Dominique H Febriani/MPI
“Namun pemerintah RI masih melakukan diplomasi agar tidak usah dibooster. Karena rasanya tidak adil ketika masih banyak rakyat Indonesia belum divaksin sama sekali sementara ada sebagian mau divaksin 3 kali,” jelasnya.
Ia mengatakan pihaknya kini sedang mengkaji pembahasan mengenai teknis kembali dibukanya pelaksaan umroh bagi jemaah umroh asal Indonesia.
“Saat ini kami sedang mempersiapkan teknis pemberangkat umroh. Misalnya kordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk standarisasi sertivikat vaksin dan standarisasi PCR. Juga integrasi peduli lindungi dengan tawakalna milik Saudi. Termasuk juga tentang karantina dan protokol kesehatan lainnya. Setelah permasalahan teknis selesai maka kami akan menyempurnakan regulasi tentang Pedoman umroh di era pandemi dan referensi biaya umroh di era pandemi, menyempurnakan regulasi yg sdh ada,” katanya.
Selain itu, Arifin juga menyebut bahwa kelompok yang diprioritaskan untuk berangkat umroh adalah jemaah yang pernah tertunda keberangkatannya dan jemaah yang menenuhi persyaratan protokol kesehatan serta administrasi lainnya. “Kelompok yg diprioritaskan berangkat adalah jamaah umroh yang tertunda dan siap berangkat dg protokol kesehatan serta biayanya,” ucapnya. (TIA)
