Achmad Al Fiqri
IDXChannel - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh menyoroti langkah pemerintah yang berencana menunda pemberangkatan jamaah haji Indonesia 2026 imbas konflik Israel-Amerika Serikat (AS) dengan Iran.
Nia'am meminta pemerintah tetap optimistis agar penyelenggaraan ibadah haji 2026 bisa terlaksana dengan lancar.
"Membangun optimisme dan mempersiapkan fasilitas negara secara baik dan optimal, baik layanan ibadah maupun layanan pendukungnya," kata Ni'am dalam keterangannya yang dikutip Selasa (17/3/2026).
Ni'am mengingatkan agar rencana penundaan tersebut tidak menyulutkan semangat pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Menurutnya, energi pemerintah di tengah eskalasi Timur Tengah dalam menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji perlu diarahkan untuk mengoptimalkan layanan.
"Energi perlu diarahkan untuk mengoptimalkan layanan," kata dia.
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan skenario penundaan keberangkatan jamaah haji 2026 jika konflik di kawasan Timur Tengah belum mereda. Langkah ini dipertimbangkan sebagai upaya memprioritaskan keselamatan jamaah Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci.
Kementerian Agama bersama Kementerian Haji dan Umrah tengah menyusun berbagai opsi pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Salah satu opsi yang disiapkan adalah penundaan keberangkatan apabila situasi keamanan di kawasan Timur Tengah dinilai berpotensi membahayakan jamaah.
Pemerintah menegaskan keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak. Pembahasan masih berlangsung bersama DPR RI, sekaligus menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Presiden meminta seluruh pihak terkait menyiapkan sejumlah skenario pelaksanaan haji. Hal ini dilakukan agar pemerintah memiliki langkah antisipatif apabila kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah semakin memburuk.
“Terkait dengan penyelenggaraan haji seperti apa? Apakah kita akan tetap memberangkatkan atau tidak itu tentu atas pertimbangan banyak hal. Yang jelas nanti Presiden akan melihat kondisinya dan kami juga akan memberikan masukan kepada Presiden. Yang jelas tadi keselamatan jemaah yang pertama dan yang utama,” ujar salah satu pejabat terkait.
Pemerintah memastikan keputusan final akan diambil setelah melihat perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan laporan diplomatik serta kondisi lapangan.
Jika situasi dinilai aman, keberangkatan jemaah haji akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Namun jika risiko konflik meningkat dan berpotensi mengancam keselamatan jemaah, pemerintah tidak menutup kemungkinan menunda keberangkatan.
(Dhera Arizona)
