Kunthi Fahmar Sandy
IDXChannel - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya penguatan ekonomi syariah Indonesia melalui dua pendekatan strategis, yakni perluasan pasar produk halal ke tingkat global serta optimalisasi pengelolaan dana sosial keagamaan secara profesional dan terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan Menag saat menghadiri Syariah Economic Forum 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Menurut Menag, ekonomi syariah Indonesia masih memiliki ruang pengembangan yang besar, khususnya dalam memperluas penetrasi pasar internasional. “Yang kita capai sekarang ini baru menggarap pasar sendiri. Belum kita garap serius pasar luar negeri,” ujarnya dalam keterangan informasi Jumat (13/2/2026).
Menurutnya, sejumlah produk halal Indonesia telah hadir di pasar global, seperti busana muslim, kosmetik halal, dan farmasi halal yang telah menjangkau berbagai negara, termasuk kawasan Timur Tengah seperti Terusan Suez, Jeddah, dan Dubai.
Dia menekankan bahwa penguatan standar mutu dan daya tahan produk menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing.
“Estetikanya sudah bagus, kreativitasnya luar biasa. Tinggal kualitas dan daya tahan produknya yang harus kita tingkatkan,” tutur dia.
Indonesia saat ini menempati peringkat pertama dunia untuk busana Muslim serta peringkat kedua pada sektor pariwisata ramah Muslim dan kosmetik halal.
Selain sektor industri, Menag juga menyoroti besarnya potensi dana sosial keagamaan umat Islam di Indonesia yang dapat menjadi instrumen pendukung pemberdayaan masyarakat apabila dikelola secara baik.
Menurutnya, berdasarkan berbagai estimasi, potensi dana umat dapat mencapai hingga Rp1.200 triliun per tahun jika dihimpun dan dikelola secara terintegrasi dan profesional.
“Minimum Rp500 triliun bisa kita kumpulkan setiap tahun. Idealnya bisa Rp1.200 triliun,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa potensi tersebut bersumber dari zakat, wakaf, infak, sedekah, fidyah, kurban, aqiqah, serta berbagai instrumen keuangan sosial Islam lainnya.
Menag pun mencontohkan potensi zakat nasiona yang secara kalkulatif dapat mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, sementara penghimpunan yang ada saat ini masih memerlukan penguatan sistem dan koordinasi.
“Kalau ini dikelola secara sinergis dan profesional, kita bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem hanya dengan sebagian kecil dari dana itu,” kata dia.
Menurut Menag, tantangan utama terletak pada tata kelola, integrasi data, serta koordinasi antar-lembaga agar distribusi bantuan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Siapa yang perlu dibantu dengan ikan, siapa yang perlu pancing, siapa yang perlu perahu. Ini harus berbasis data,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa optimalisasi dana sosial keagamaan dimaksudkan untuk memperkuat partisipasi umat dalam pembangunan sosial secara lebih mandiri dan berkelanjutan, sejalan dengan kebijakan negara.
“Dana umat harus mampu membiayai umatnya sendiri secara bermartabat dan profesional,” tutur dia.
(kunthi fahmar sandy)
