Binti Mufarida
"Sedikit kompleksitas itu adalah hal yang biasa, karena aset itu juga tidak sederhana. Tapi, inshaallah kami pastikan bahwa berjalan lancar dan di lapangan sesuai dengan yang diharapkan," katanya.
Mengenai target waktu penyelesaian, Kamaruddin Amin menyatakan proses akan dilakukan secepat mungkin. Dia menjelaskan, dasar hukum peralihan aset ini sangat jelas, merujuk pada Pasal 127 A Undang-undang No 14 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Regulasi ini telah ditandatangani Presiden dan diundangkan sejak 4 September 2025.
"Semuanya memang butuh proses, harus ada surat-surat dan dokumen yang perlu diproses, dan juga melibatkan Kementerian Keuangan. Jadi Insya Allah tidak ada masalah," ujar dia.
Dia juga menegaskan aktivitas peralihan aset ini tidak mengganggu proses persiapan penyelenggaraan haji 2026.
“Harusnya tidak (mengganggu). Proses haji terus berjalan dan Kemenag lagi-lagi sepenuhnya akan membantu,” ujarnya.
