AALI
8050
ABBA
222
ABDA
0
ABMM
805
ACES
1340
ACST
222
ACST-R
0
ADES
1825
ADHI
865
ADMF
8100
ADMG
154
ADRO
1290
AGAR
404
AGII
1190
AGRO
1445
AGRO-R
0
AGRS
300
AHAP
65
AIMS
374
AIMS-W
0
AISA
208
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
585
AKRA
3130
AKSI
476
ALDO
735
ALKA
234
ALMI
242
ALTO
374
Market Watch
Last updated : 2021/06/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
462.88
0.99%
+4.52
IHSG
6087.84
1.53%
+91.59
LQ45
868.47
1.11%
+9.54
HSI
28309.76
-0.63%
-179.24
N225
28884.13
3.12%
+873.20
NYSE
16411.98
1.66%
+268.03
Kurs
HKD/IDR 1,852
USD/IDR 14,400
Emas
823,703 / gram

Kontroversi Dana Haji, BPKH : Jamaah Tidak Rugi, Justru Dapat Kompensasi  Rp35 Juta

SYARIAH
Advenia Elisabeth/MPI
Jum'at, 11 Juni 2021 19:00 WIB
Disinformasi di kalangan masyarakat terkait dana haji, membuat Anggota Dewan Pengawas BPKH, Hamid Paddu buka suara.
MNC Media

IDXChannel – Beredarnya disinformasi di kalangan masyarakat terkait dana haji, membuat Anggota Dewan Pengawas BPKH, Hamid Paddu buka suara. Ia menegaskan bahwa dana haji tetap dikelola dengan baik dan bahkan jamaah mendapat kompensasi Rp35 juta. 

Dalam pengelolaannya, Hamid menjelaskan, setiap tahun uang jamaah yang disimpan pada BPKH akan memperoleh keuntungan, keuntungan itulah yang dipakai untuk mencukupkan jamaah yang berangkat. 

“Jadi kalau jamaah yang menyimpan dananya selama 10 tahun akan mendapatkan kompensasi Rp35 juta. Sementara yang tidak berangkat uang tetap di simpan di virtual accountnya,” jelasnya kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (11/6/2021). 

Ia menyampaikan, bahwa seluruh uang yang dikelola BPKH diperuntukan untuk keperluan Jamaah sendiri dalam ibadah haji. Sehingga dengan demikian, jamaah tidak akan dirugikan dengan penyimanan dana di BPKH.

“Uang Jamaah tetap akan. Jadi tidak ada kerugian. Yang ada justru untung,”tandasnya.

Dalam keterangannya, Hammid melontarkan bahwa setiap tahun pembatalan haji bisa mencapai 1000 jamaah. Pada pembatalan tersebut uang yang tersimpan di BPKH dikembalikan secara full kepada Jamaah. Kemudian sisa dana Jamaah yang belum berangkat akan tetap dikelola oleh BPKH. 

“Biasanya alasan diambilnya dana haji tersebut bisa karena jamaahnya meninggal, situasi ekonomi, pindah agama, dan seterusnya,” tambahnya. 

Sementara itu, tersebarnya berita dana haji yang viral dimedia social, ditepis oleh Anggota Dewan Pengawas BPKH, Hamid Paddu. Ia menegaskan informasi yang dikonsumsi masyarakat adalah hoax. 
 
Hamid mengatakan, dalam video yang beredar dimasyarakat adalah hasil video yang sudah melalui proses editing sehingga banyak bagian yag dipotong dan memunculkan disinformasi. 

“Itu semua sudah di telusuri oleh Kominfo. Ditemukan ada video yang hasil editan atau ada bagian yang dipotong. Sehingga dengan tindakan tersebut membuat disinformasi dan membuat publik geger,” jelasnya kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (11/6/2021). 

Sebagai informasi, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diberi kewenangan untuk mengelola keuangan haji berdasarkan undang-undang No. 34 Tahun 2014. Maka 2017 baru terbentuk dan dilantik oleh Presiden RI, Joko Widodo. Sebelumnya, dana haji masih bergabung dengan menteri keuangan. Namun sejak tahun 2016-2017 pelaksanaan dan keuangan dikelola oleh Kementerian Agama. 

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD