AALI
10025
ABBA
406
ABDA
0
ABMM
1535
ACES
1415
ACST
272
ACST-R
0
ADES
2570
ADHI
1155
ADMF
7950
ADMG
234
ADRO
1735
AGAR
350
AGII
1470
AGRO
2020
AGRO-R
0
AGRS
210
AHAP
65
AIMS
500
AIMS-W
0
AISA
232
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
795
AKRA
4660
AKSI
458
ALDO
720
ALKA
250
ALMI
238
ALTO
300
Market Watch
Last updated : 2021/10/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
516.22
0.19%
+0.98
IHSG
6643.74
0.16%
+10.77
LQ45
970.79
0.27%
+2.64
HSI
26126.93
0.42%
+109.40
N225
28804.85
0.34%
+96.27
NYSE
0.00
-100%
-17099.21
Kurs
HKD/IDR 1,814
USD/IDR 14,120
Emas
814,092 / gram

Kritik Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH, Menag: Nilai Manfaat Bagi Jamaah Lebih Kecil

SYARIAH
Widya Michella
Senin, 19 Juli 2021 17:34 WIB
Pengelolaan dana haji masih sama dengan ketika dikelola Kemenag, namun biaya operasional yang dikeluarkan lebih besar.
Menag Kritik Biaya Pengelolan dana haji oleh BPKH. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pengelolaan dana haji BPKH masih sama dengan pengelolaan Kemenag jaman dulu dengan rata-rata 5,4% pertahun. 

"Jika hanya mengambil persentase nilai manfaat antara Kemenag dan BPKH, saya menilai jamaah dirugikan. Jika penempatan dana haji masih sama dengan skema saat dikelola oleh Kemenag yakni dengan deposito dan sukuk negara. Padahal BPKH diberikan kewenangan yang lebih untuk melakukan investasi langsung tidak seperti saat Kemenag mengelola dana haji,"ujar keynote speech Menag, yang disampaikan oleh Sekjen Kemenag, Nizar dalam Webinar  pengolahan dana haji 2021, Senin,(19/07/2021).

Kemudian terkait Biaya operasional BPKH yang diambil dari investasi dana haji terbilang cukup besar pada tahun 2020 biaya operasional mencapai Rp.291,4 milyar.

"Secara netto hasil yang dinikmati para jamaah menjadi semakin kecil dibandingkan jika dikelola Kemenag yang biaya operasional nya ditanggung oleh negara,"tambahnya.

Menag pun mengkritik BPKH yang selama ini menggaungkan keinginannya untuk berinvestasi di hotel, transportasi dan katering jamaah haji Arab Saudi yang hingga saat ini belum terealisasikan. Ia menyampaikan jika investasi tidak harus berfokus pada sektor dan negara itu saja, masih banyak negara lain yang dapat dijadikan tempat investasi dana haji tersebut.

"Yang dibutuhkan oleh jamaah adalah hasil investasi sebesar-besarnya tak harus pada sektor itu dan tak pula harus di Arab Saudi. Kenapa tidak berfikir untuk berinvestasi di dalam negeri, jangan sampai kontraproduktif ketika pemerintah berupaya investor masuk ke Indonesia malah kita menggunakan dana jamaah haji untuk bertaruh investasi di Arab Saudi,"jelasnya.

Kritik selanjutnya adalah  naiknya investasi dana haji di BPKH bukan karena investasi yang lebih menguntungkan akan tetapi memperbanyak jamaah haji dengan memperbanyak jumlah pendaftar. Yang menyebabkan jumlah antrian semakin banyak dan masa tunggu semakin lama.

"Dampaknya lembaga keuangan semakin agresif memberi talangan haji secara diam-diam.Saya memandang biarkan pendaftaran jamaah secara natural tidak perlu di intervensi dan jika ingin hasil investasi yang lebih besar carilah instrumen lain yang lebih menguntungkan dibandingkan sukuk dan deposito,"imbaunya.

Ia berharap BPKH dapat jujur melakukan evaluasi kinerja, efektivitas, memaksimalkan efisiensi dalam mengelola.  Jangan sampai BPKH menggerus pendapatan investasi secara ekonomi dana haji umat Islam di Indonesia.

"Kritik kegalauan saya terhadap dana haji, ini fakta yang kita hadapi. Saya mengajak kepada seluruh ahli keuangan untuk berfikir jernih dan jujur mencari jalan keluar dari keadaan ini.  Jangan sampai kita nanti dituntut oleh jamaah haji karena membiarkan kondisi seperti ini,"pesannya. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD