Kunthi Fahmar Sandy
IDXChannel – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf memanfaatkan kunjungan kerja ke Arab Saudi untuk menyerap aspirasi dan masukan langsung dari jamaah sebagai bahan peningkatan kualitas layanan haji dan umrah.
Hal tersebut dilakukan Menhaj saat menerima silaturahmi puluhan jamaah umrah asal Jawa Timur di Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah, kawasan Syisyah, Sabtu (7/11/2026) pagi.
Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 07.30 Waktu Arab Saudi (WAS) tersebut berlangsung hangat. Menhaj didampingi sejumlah pejabat Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyambut langsung kedatangan para jemaah yang baru saja menunaikan ibadah umrah.
Dalam suasana akrab, Menhaj duduk bersama para jamaah untuk mendengarkan berbagai pandangan, harapan, dan masukan terkait penyelenggaraan haji. Para jamaah berharap pelaksanaan ibadah haji 2027 berjalan lancar dengan kualitas layanan yang semakin baik.
Mereka juga menyampaikan doa agar Indonesia semakin kuat, aman, dan sejahtera.
“Ini silaturahmi yang istimewa dan sekaligus berharga. Terima kasih atas kunjungannya dan berbagai masukan yang diberikan untuk perbaikan layanan haji dan umrah ke depan. Kami di Kemenhaj RI terus berkomitmen memacu kualitas antara lain dengan menyeleksi petugas dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas,” ujar Menhaj dikutip Minggu (8/11/2026).
Menurut Menhaj, profesionalitas petugas menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji.
Petugas dituntut memberikan pelayanan secara optimal kepada seluruh jamaah tanpa membedakan latar belakang, serta memiliki tanggung jawab tinggi dalam menjalankan tugasnya.
“Petugas haji yang profesional dan berkompeten juga kebutuhan mutlak sebab jumlah jamaah haji Indonesia terbesar yakni mencapai sekitar 221.000 orang. Selain jamaah yang harus dilayani sangat besar, tantangan di lapangan juga terus berubah setiap tahunnya,” tuturnya.
Menhaj menjelaskan, salah satu tantangan penyelenggaraan haji saat ini adalah perubahan pola pengelolaan layanan utama, khususnya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang sepenuhnya ditangani oleh syarikah Arab Saudi.
Kondisi tersebut berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika pemerintah Indonesia memiliki kewenangan dalam memilih penyedia layanan.
“Dengan perubahan kebijakan ini, tentu kita melakukan kontrol yang ketat dan kuat supaya tidak terkendala. Harapannya, jika menjumpai problem layanan, akan segera tertangani dengan baik. Tantangan kedua, jamaah haji tiap tahun berubah jemaahnya. Di samping itu pula, petugas juga banyak yang mengalami perubahan,” ujarnya.
Menhaj menegaskan, perubahan pola pengelolaan layanan tersebut harus diimbangi dengan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan dipedomani seluruh pihak. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih tugas serta memastikan koordinasi berjalan efektif.
Menhaj optimistis, melalui kesiapan petugas yang profesional, kemampuan beradaptasi, dan penguatan koordinasi, berbagai tantangan penyelenggaraan haji dapat dihadapi dengan baik. Keberhasilan penyelenggaraan haji 2026 juga diharapkan menjadi modal dan evaluasi penting bagi Kemenhaj untuk menghadirkan layanan haji 2027 yang semakin berkualitas.
(kunthi fahmar sandy)
