Widya Michella
IDXChannel - Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas meminta pemerintah Arab Saudi melakukan diskusi terlebih dahulu terkait biaya layanan masyair (Arafah, Muzdalifah dan Mina) haji 1444H/2023.
Sebelumnya, biaya pelayanan masyair pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022M menggunakan sistem paket layanan yang digitalisasi dalam bentuk E-hajj. Sehingga Pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan negosiasi lebih lanjut terkait harga biaya masyair.
Hal itu disampaikan Menag saat menerima kunjungan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Rabiah saat ke Kantor Kementerian Agama Jalan MH Thamrin Jakarta, Senin (24/10/2022).
"Itu yang diharapkan pak menteri mohon diumumkannya ada Ta'limatul Hajj, ditawarin dulu jadi kita itu tahu kemudian mungkin bisa nego tidak langsung seperti kemarin," ujar Dirjen PHU, Hilman Latief saat ditemui wartawan di Jakarta, Senin (24/10/2022).
"Kemarin langsung lewat E-hajj secara elektronik dicantumkan sekian-sekian, tidak bisa mengobrol kita. Sudah mandatory bayar berangkat, enggak bayar enggak berangkat," tuturnya.
Hilman mengatakan Kemenag menyadari bahwa peningkatan biaya masyair tak dapat dihindari. Namun ia berharap kenaikan biaya tersebut tetap proporsional, terjangkau dan juga cara menginformasikannya terpola lebih awal.
Sehingga pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ke publik terkait dengan persoalan tersebut.
"Menteri agama mengharapkan betul layanan yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia bisa seimbang, proporsional dengan biaya masyair ataupun sebaliknya," ujarnya.
"Padahal di Indonesia yang ditangani banyak ada ratusan ribu orang. Itu kan harus disampaikan proses pelunasan butuh waktu dan lain-lain saya kira apa yang disampaikan pak menteri baik," tutur dia.
Merespon hal itu, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Rabiah, lanjutnya mengundang Menag sebagai tamu utama dalam gelaran Muktamar Haji yang akan berlangsung di Arab Saudi pada Januari 2023 mendatang. Muktamar tersebut nantinya akan mempertajam catatan-catatan dan diskusi tentang peningkatan layanan haji untuk jamaah Indonesia ke depan.
"Oleh karena itu pemerintah Arab Saudi juga mengundang pak menteri untuk datang ke sebuah konferensi muktamar awal Januari 2023, di Saudi Arabia," tuturnya.
(NDA)
