Kementerian Haji dan Umrah juga akan terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan keselamatan zona penerbangan.
Menurut dia, dampak dari pengalihan rute ini antara lain waktu tempuh semakin panjang. Jika jarak waktu tempuh semakin panjang, pesawat yang tidak memiliki jangkauan jarak jauh harus melakukan technical landing di negara ketiga dan tentu saja akan berakibat ke penambahan anggaran.
Kemudian, merubah slot time penerbangan agar penerbangan tetap dapat berangkat dan pulang tepat sesuai jadwal yang ditentukan. "Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, berpotensi menambah biaya penerbangan akibat adanya penambahan jarak dan waktu tempuh karena pengalihan rute penerbangan," ujarnya.
Menhaj melanjutkan dengan menyampaikan opsi kedua yakni skenario kemungkinan Pemerintah Saudi membuka namun Indonesia membatalkan keberangkatan dengan kondisi karena risiko keamanan dinilai terlalu besar bagi keselamatan jemaah haji warga negara Indonesia.
Terhadap skenario ini perlu dilakukan diplomasi dengan melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan Pemerintah Arab Saudi agar biaya yang sudah disetor untuk penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan masyarir tidak hangus, melainkan dapat digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 tanpa penalti.