Danandaya Arya Putra
IDXChannel - Pemerintah mulai menyiapkan transformasi ekosistem ekonomi haji sebagai bagian dari reformasi besar penyelenggaraan ibadah haji nasional di era Presiden Prabowo Subianto. Sebab, pemerintah menginginkan aktivitas haji dan umrah tidak hanya menjadi kegiatan ibadah, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi rakyat.
“Presiden ingin ekosistem haji tidak hanya kuat dari sisi pelayanan ibadah, tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat Indonesia,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak kepada IDX Channel, Selasa (19/5/2026).
Setiap tahunnya, lebih dari tiga juta masyarakat menjalankan ibadah umrah dan sekitar 221 ribu jamaah berangkat haji. Oleh karenanya, hal tersebut harus dimanfaatkan dengan diikuti pembangunan ekosistem ekonomi yang memberi manfaat lebih luas bagi jamaah dan industri nasional.
Dahnil menyampaikan, salah satu fokus pemerintah adalah revitalisasi fungsi asrama haji serta pembenahan tata kelola keuangan haji agar lebih transparan dan akuntabel. Dia menilai pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Sebab, kata dia, pemerintah ingin memastikan pengelolaan dana haji berpihak pada kepentingan jamaah serta mendukung pengembangan ekosistem ekonomi haji nasional.
“Kami ingin pengelolaan dana haji benar-benar transparan, akuntabel, dan memberi manfaat langsung kepada jamaah maupun ekosistem ekonomi haji nasional,” ujar dia.
Selain aspek ekonomi, pemerintah juga menyiapkan program pembinaan jamaah melalui Direktorat Jenderal Bina Jamaah Haji dan Umrah. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pembinaan moral, sosial, dan nilai kebangsaan bagi jamaah haji Indonesia.
Pemerintah berharap transformasi haji tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan ibadah, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
(Dhera Arizona)
