Sebab, kata dia, pemerintah ingin memastikan pengelolaan dana haji berpihak pada kepentingan jamaah serta mendukung pengembangan ekosistem ekonomi haji nasional.
“Kami ingin pengelolaan dana haji benar-benar transparan, akuntabel, dan memberi manfaat langsung kepada jamaah maupun ekosistem ekonomi haji nasional,” ujar dia.
Selain aspek ekonomi, pemerintah juga menyiapkan program pembinaan jamaah melalui Direktorat Jenderal Bina Jamaah Haji dan Umrah. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pembinaan moral, sosial, dan nilai kebangsaan bagi jamaah haji Indonesia.
Pemerintah berharap transformasi haji tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan ibadah, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
(Dhera Arizona)