Kiswondari Pawiro
IDXChannel - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diminta menghitung ulang biaya haji 2023 agar bisa terjangkau bagi petani dan nelayan yang merupakan calon jemaah haji terbanyak.
Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mengingatkan kembali biaya haji jangan sampai menggerus dana pokok haji sebagaimana peringatan dari KPK.
“KPK memperingatkan itu jangan sampai BIPIH menggerus dana pokok calon haji. Nah saya berharap menteri agama lebih transparan dalam merumuskan dana haji dan tentunya DPR akan mengkritisi,” kata Iskan dalam keterangannya, dikutip Selasa (24/1/2023).
Temuan KPK ini dapat diartikan sebagai peringatan bagi Kemenag dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk berhati-hati dalam mengelola dana haji bersama, yang mengakibatkan biaya haji jadi mahal bukan karena biaya haji yang naik di Saudi, tetapi karena salah kelola dana haji.
“Sebab kalau dana haji dikelola dengan optimal oleh BPKH membuat biaya haji yang dibayar jemaah juga lebih murah,” terangnya.
Iskan menilai, penentuan BPIH ini perlu disegerakan karena untuk mempermudah calon jamaah haji yang mendapat jatah berangkat tahun ini dapat menyiapkan pelunasan biaya hajinya.
Selain itu, Kemenag juga diminta membuat road map bagi lansia agr lebih diutamakan keberangkatannya. Apalagi, ada dugaan bahwa oknum travel haji dan umrah tertentu mendorong jamaah haji untuk menarik setoran awal mereka untuk berangkat ibadah umrah karena lamanya antrean.
“Setoran awal haji yang Rp25 juta dan antre puluhan tahun ketika ditarik dana yang mengendap puluhan tahun toh tidak untung sama sekali,” ungkap Iskan.
(DES)
