“Kalau itu terjadi, kami di Komisi VIII meyakini ongkos haji bisa lebih turun. Tapi kita perlu lobi serius karena sistem di Saudi sekarang berbasis syarikah, sementara kita masih pendekatannya pemerintahan,” katanya.
Lebih dari 50 anggota Timwas dari berbagai komisi ikut terlibat dalam pengawasan, termasuk Komisi VIII, IX, V, dan XIII. DPR juga aktif meninjau langsung layanan pemondokan, akses transportasi ke bus shalawat, serta kinerja petugas haji di lapangan.
“Jamaah kita ini perlu pendampingan. Jangan sampai petugas lebih banyak beribadah. Kehadiran mereka harus benar-benar untuk melayani,” katanya.
(kunthi fahmar sandy)