Kunthi Fahmar Sandy
Timwas juga menyoroti penerapan skema murur dan tanazul sebagai strategi untuk mengurangi kepadatan di Mina. Skema ini memungkinkan sebagian jamaah menginap di hotel selama fase puncak haji.
“Kalau sudah berhasil membawa tanazul, maka kita punya moral untuk minta tambahan kuota. Selama ini kan 221 ribu itu dengan 203 ribu jamaah itu di Mina berdempet. Kita urai dengan tanazul, kita punya keberanian untuk minta 20 ribu atau 30 ribu kuota tambahan,” katanya.
Meski optimistis, Twas tetap meminta pemetaan risiko menjelang Armuzna agar penanganan teknis di lapangan tidak bersifat reaktif. “Kami khawatir menghadapi Armuzna akan seperti apa. Kami minta ini dipetakan. Bila dibutuhkan harus mengubah kebijakan, itu harus dibicarakan dengan Kementerian Haji,” tuturnya.
Selain jamaah reguler, DPR juga memberi perhatian terhadap penyelenggaraan haji khusus yang dinilai rentan terhadap praktik di luar kesepakatan oleh sejumlah travel.
“Kadang ada janji yang di luar kesepakatan. Ini penting untuk diawasi,” kata dia. DPR juga memandang ekonomi haji sebagai peluang besar. Rencana pembangunan Kampung Haji oleh Presiden, menurutnya, bisa berdampak positif bagi efisiensi biaya dan kemandirian haji Indonesia di masa depan.
