Iqbal Dwi Purnama
Salah satu langkahnya adalah menerapkan teknologi yang berorientasi pada kecepatan, ketepatan, dan peningkatan kualitas dalam penciptaan nilai tambah publik yang optimal.
“Namun, hal tersebut perlu didukung dengan sinergi dan kolaborasi yang melibatkan seluruh unsur pemerintah maupun mitra pembangunan,” jelas Rudi.
Sementara itu, Ketua MPR sekaligus Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pentingnya Indonesia menerapkan integritas satu data untuk menghindari banyaknya data yang terpisah dan tumpang tindih, sebagaimana sering terjadi di beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Bamsoet mendorong mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga memiliki pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Selanjutnya, Wakil Kepala BSSN, Suntana menambahkan dalam mendukung program Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, big data dan keamanan sistem informasi menjadi sangat penting.
Integrasi keamanan data dan big data analytics bukanlah tugas yang mudah, namun hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan data yang efektif dan perlindungan terhadap ancaman terhadap keamanan data atau siber.
“Kalau literasi digitalisasi kita sudah bagus, yang paling penting bagi Indonesia adalah mempermudah investasi untuk bangsa Indonesia,” pungkas Suntana.
(FAY)
