Achmad Al Fiqri
Ia menekankan pihaknya akan terus melakukan berbagai perbaikan dalam pengelolaan PDNS yang mencakup penguatan arsitektur sistem, lingkungan backup, serta keamanan dan tata kelola. "Peningkatan pengetahuan dan kemampuan para pengguna PDNS juga menjadi fokus utama," kata dia.
Menurut dia, adanya tantangan berkaitan dengan ketersediaan anggaran yang masih jauh dari kebutuhan operasional. Agar layanan cloud pemerintah bisa melayani 53 instansi dengan lebih dari 11.000 aset virtual, pihaknya membutuhkan anggaran mencapai Rp486 miliar pada 2025.
"Saat ini, PDNS memerlukan anggaran sebesar Rp542 miliar untuk tahun 2024, namun hanya tersedia Rp257 miliar. Ini berarti operasional PDNS untuk Oktober 2024 belum memiliki kepastian anggaran. Untuk tahun 2025, baru tersedia Rp27 Miliar atau sekitar 5,6 persen. Kondisi ini berisiko mengganggu kelancaran layanan,” tuturnya.
(Febrina Ratna)
