Febrina Ratna
Mahkamah Agung telah meminta perusahaan media sosial tersebut mengambil tindakan untuk membatasi akun yang terkait dengan misinformasi dan tokoh sayap kanan yang dituduh merusak pemilu Brasil.
Mahkamah Agung juga mengatakan X gagal menunjuk perwakilan hukum di negara tersebut, persyaratan bagi perusahaan yang berkantor pusat di luar negeri. Awalnya, Musk dan X tampak siap untuk menentang penangguhan tersebut, mengecamnya sebagai penyensoran dan menuduh de Moraes mengeluarkan "perintah ilegal".
Musk, yang telah menganut politik sayap kanan, juga menyebut de Moraes sebagai "diktator jahat yang berkostum hakim" setelah X diperintahkan untuk meningkatkan moderasinya terhadap klaim palsu di situsnya.
Pengusaha tersebut sebelumnya telah mempertimbangkan politik Brasil, dengan menyatakan dukungannya terhadap mantan Presiden sayap kanan Jair Bolsonaro, tokoh yang berselisih dengan de Moraes atas klaim pemilu palsu.
Meskipun Musk telah menggambarkan dirinya sebagai pejuang kebebasan berbicara, X secara umum telah menjadi lebih akomodatif terhadap permintaan pemerintah untuk menghapus konten sejak miliarder tersebut membeli situs media sosial tersebut.
Laporan menunjukkan bahwa X telah memenuhi hampir 99 persen permintaan dari negara-negara seperti Turki dan India selama enam bulan pertama kepemilikan Musk, yang memicu kekhawatiran bahwa pemerintah dapat membungkam para pengkritik mereka di platform tersebut.
Dalam beberapa minggu terakhir, X telah mengajukan pendekatan kepada pemerintah Brasil dalam upaya untuk mencabut penangguhannya. Pada bulan September, situs tersebut membatasi akses ke serangkaian akun yang terkait dengan misinformasi dan mengambil langkah-langkah untuk menunjuk perwakilan hukum di negara tersebut, dan meminta agar akses pengguna dipulihkan sebagai gantinya.
(Febrina Ratna)
