Shifa Nurhaliza Putri
IDXChannel - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menekankan pentingnya kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi perubahan dunia kerja seiring perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).
Menurutnya, kemajuan AI generatif membawa peluang untuk meningkatkan produktivitas, sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap perubahan struktur pekerjaan.
“Dilema ini nyata, karena kemajuan pesat AI generatif telah mengubah cara kita bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat,” ujar Nezar dalam Pelatihan Dampak AI pada Pekerjaan dan Tenaga Kerja (AI Impact on Workforce) yang diikuti secara daring dari Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Nezar menyatakan kebutuhan pekerja untuk mempersiapkan diri semakin mendesak seiring dengan meluasnya paparan AI terhadap tenaga kerja.
Dia merujuk laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang menunjukkan hampir satu dari empat pekerja di kawasan ASEAN memiliki pekerjaan yang terpapar AI generatif.
Menurutnya, dampak perkembangan AI tidak hanya berkaitan dengan lapangan kerja, tetapi juga berpotensi memengaruhi pendapatan negara dan struktur fiskal.
“Bagi pemerintah Indonesia, temuan ini bukan sekadar topik akademis,” tegasnya.
Karena itu, Nezar menilai pemerintah tidak dapat menunggu dampak AI terjadi sebelum menyusun langkah mitigasi. Kebijakan perlu diarahkan sejak awal dengan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan nasional.
“Kita harus bertindak dari sisi hulu,” tandasnya.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar transformasi AI dapat dikelola sejak dini sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap tenaga kerja dan perekonomian.
Dalam konteks pemerintahan, Nezar menekankan peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang atau reskilling aparatur sipil negara (ASN) menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.
ASN yang terlibat dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, perpajakan, ekonomi digital, dan tata kelola digital perlu memahami cara kerja AI, dampak yang ditimbulkan, serta potensi risikonya.
“Peningkatan dan pelatihan ulang keterampilan bukan lagi pilihan,” ungkapnya.
Tanpa pemahaman yang memadai, menurut Nezar, kebijakan pemerintah berisiko tertinggal dari perkembangan teknologi.
Dia berharap penguatan kompetensi pemerintah dapat berorientasi pada kesiapan jangka panjang, antara lain melalui literasi AI, kemampuan analisis kebijakan, dan pengambilan keputusan berbasis data.
Dengan kapasitas tersebut, ASN diharapkan dapat menjadi penggerak transformasi pemerintahan digital sekaligus membantu membangun tenaga kerja nasional yang tangguh dan inklusif dalam menghadapi era AI.
“Saya berharap pelatihan ini membekali kita untuk memperkuat kemampuan adaptasi kolektif kita, membangun tenaga kerja yang tangguh dan inklusif yang siap menghadapi era AI,” tandasnya.
Selain kompetensi, Nezar menegaskan kesiapan menghadapi AI perlu ditopang tata kelola yang kuat dan koordinasi lintas sektor.
Pemerintah perlu mampu merumuskan kebijakan berdasarkan pemahaman terhadap teknologi sehingga tidak terjebak pada respons yang berlebihan maupun kontraproduktif.
“Pemerintah harus berperan sebagai regulator yang berpengetahuan, bukan reaktif,” katanya.
(Shifa Nurhaliza Putri)
