ASN yang terlibat dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, perpajakan, ekonomi digital, dan tata kelola digital perlu memahami cara kerja AI, dampak yang ditimbulkan, serta potensi risikonya.
“Peningkatan dan pelatihan ulang keterampilan bukan lagi pilihan,” ungkapnya.
Tanpa pemahaman yang memadai, menurut Nezar, kebijakan pemerintah berisiko tertinggal dari perkembangan teknologi.
Dia berharap penguatan kompetensi pemerintah dapat berorientasi pada kesiapan jangka panjang, antara lain melalui literasi AI, kemampuan analisis kebijakan, dan pengambilan keputusan berbasis data.
Dengan kapasitas tersebut, ASN diharapkan dapat menjadi penggerak transformasi pemerintahan digital sekaligus membantu membangun tenaga kerja nasional yang tangguh dan inklusif dalam menghadapi era AI.