Menurutnya, dampak perkembangan AI tidak hanya berkaitan dengan lapangan kerja, tetapi juga berpotensi memengaruhi pendapatan negara dan struktur fiskal.
“Bagi pemerintah Indonesia, temuan ini bukan sekadar topik akademis,” tegasnya.
Karena itu, Nezar menilai pemerintah tidak dapat menunggu dampak AI terjadi sebelum menyusun langkah mitigasi. Kebijakan perlu diarahkan sejak awal dengan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan nasional.
“Kita harus bertindak dari sisi hulu,” tandasnya.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar transformasi AI dapat dikelola sejak dini sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap tenaga kerja dan perekonomian.
Dalam konteks pemerintahan, Nezar menekankan peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang atau reskilling aparatur sipil negara (ASN) menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.