AALI
0
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
0
ACES
0
ACST
0
ACST-R
0
ADES
0
ADHI
0
ADMF
0
ADMG
0
ADRO
0
AGAR
0
AGII
0
AGRO
0
AGRO-R
0
AGRS
0
AHAP
0
AIMS
0
AIMS-W
0
AISA
0
AISA-R
0
AKKU
0
AKPI
0
AKRA
0
AKSI
0
ALDO
0
ALKA
0
ALMI
0
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2022/05/25 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.29
-0.73%
-3.98
IHSG
6883.50
-0.44%
-30.64
LQ45
1009.51
-0.63%
-6.42
HSI
20116.20
-0.27%
-55.07
N225
26604.84
-0.27%
-72.96
NYSE
15080.98
0.3%
+45.11
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,038 / gram

Marah Karena Pemerintah Doyan Impor, Jokowi Keluarkan Inpres No 2 Tahun 2022

YUK NABUNG SAHAM
Raka Dwi Novianto
Kamis, 31 Maret 2022 14:21 WIB
Pasca marah akibat banyak kementerian, Polri dan TNI impor barang daripada menggunakan barang dalam negeri, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres.
Marah Karena Pemerintah Doyan Impor, Jokowi Keluarkan Inpres No 2 Tahun 2022 (FOTO: MNC Media)
Marah Karena Pemerintah Doyan Impor, Jokowi Keluarkan Inpres No 2 Tahun 2022 (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pasca marah akibat banyak kementerian, Polri dan TNI impor barang daripada menggunakan barang dalam negeri, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022.

Inpres tersebut mengatur tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

tujuan penerbitan Inpres tersebut, salah satunya mewajibkan bagi Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet (Seskab), Kepala Staf Kepresidenan (KSP), para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Jaksa Agung RI, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur, serta para Bupati/Wali Kota, mengalikasikan dan merealisasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja untuk dibelikan produk UMKM dan Koperasi dalam negeri.

"Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri," dikutip dari salinan Inpres tersebut.

Dalam Inpres tersebut para menteri dan kepala daerah bersama-sama harus mencapai target belanja APBN dan APBD paling sedikit Rp 400 ribu triliun untuk membeli produk dalam negeri.

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD