Febrina Ratna
IDXChannel - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaksanakan tugas pengawasan dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Salah satunya dengan memantau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, pada Kamis (23/11/2023) siang.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasteya Adhi ikut memantau langsung dan meminta badan usaha, termasuk Pertamina, menindaklajuti rekomendasi atas temuan yang ada di lapangan.
Dalam kegiatan ini Erika dan Iwan melakukan pengecekan ke monitor CCTV, dispenser SPBU, tangki timbun BBM dan berbincang langsung dengan pengawas SPBU.
"Tadi kami berbincang dengan pengawas SPBU, kelihatannya mereka sudah punya kehati-hatian dalam melayani atau menyalurkan BBM bersubsidi. Tapi sayangnya, sepertinya masih kurang sosialisasi, bagaimana mereka melakukan proses administrasi yang baik. Contohnya surat rekomendasi. Seharusnya dicatat dan dilaporkan setiap bulan. Ini belum dilakukan," ujar Erika dalam keterangan tertulis, Jumat (24/11/2023).
Dalam pemantauan ini, Erika mengungkapkan ada temuan terkait tidak adanya monitor TV CCTV dan petugas hanya melihat dari rekaman melalui telepon seluler. "Ini tadi sudah kita rekomendasikan, untuk segera dipasang monitor TV untuk memantau CCTV. Termasuk juga, jangka waktu penyimpanan rekamannya, tadi hanya dua minggu. Sedangkan, menurut ketentuan itu minimal harus satu bulan. Memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki di SPBU ini," tegasnya.
Terkait hal ini, Erika meminta badan usaha penugasan untuk menindaklanjuti temuan di lapangan. "Masalah fasilitas dan administrasi yang perlu disosialisasikan lebih intens oleh Pertamina," tukasnya.
Sementara itu, Iwan menuturkan SPBU harus melayani dengan baik masyarakat dalam pendistribusian BBM. Pihak SPBU perlu menyediakan fasilitas untuk pengawasan seperti CCTV dengan optimal.
"Dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas penyaluran khususnya BBM yang bersubsidi," jelasnya.
