AALI
10025
ABBA
406
ABDA
0
ABMM
1535
ACES
1415
ACST
272
ACST-R
0
ADES
2570
ADHI
1155
ADMF
7950
ADMG
234
ADRO
1735
AGAR
350
AGII
1470
AGRO
2020
AGRO-R
0
AGRS
210
AHAP
65
AIMS
500
AIMS-W
0
AISA
232
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
795
AKRA
4660
AKSI
458
ALDO
720
ALKA
250
ALMI
238
ALTO
300
Market Watch
Last updated : 2021/10/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
516.22
0.19%
+0.98
IHSG
6643.74
0.16%
+10.77
LQ45
970.79
0.27%
+2.64
HSI
26126.93
0.42%
+109.40
N225
28804.85
0.34%
+96.27
NYSE
17132.22
0.29%
+49.07
Kurs
HKD/IDR 1,814
USD/IDR 14,120
Emas
813,779 / gram

DPR Setujui Suntikan PMN Rp5,48 T untuk BNI dan BTN, Ekonom: Dukung Permodalan Perbankan

BANKING
Kunthi Fahmar Sandy
Senin, 15 November 2021 09:27 WIB
Dalam rapat kerja antara Komisi VI dengan Kementerian BUMN pada 22 September lalu, DPR menyetujui PMN untuk sejumlah BUMN, di antaranya BTN dan BNI.
DPR Setujui Suntikan PMN Rp5,48 T untuk BNI dan BTN, Ekonom: Dukung Permodalan Perbankan (FOTO:MNC Media)
DPR Setujui Suntikan PMN Rp5,48 T untuk BNI dan BTN, Ekonom: Dukung Permodalan Perbankan (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menganggarkan dana cadangan pembiayaan investasi tahun 2022 senilai Rp 21,5 yang akan disalurkan ke menjadi penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah BUMN. 

Sebagian dari dana tersebut akan disalurkan menjadi PMN untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sebesar Rp 1,98 triliun dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebesar Rp 3,5 triliun. Adapun dana sebesar Rp 7,5 triliun dicadangkan untuk PT Hutama Karya (HK). 

"Dana cadangan HK semuanya menyangkut jalan tol mayoritas yang ada di Trans Sumatera. Kemudian BNI dan BTN saat mereka melakukan right issue, dalam rangka mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah," jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, beberapa waktu lalu. 

Pernyataan tersebut meluruskan simpang siur informasi tentang pembatalan PMN kepada BNI dan BTN. Sejumlah anggota Komisi XI DPR yang mengikuti rapat dengar pendapat dengan Kementrian Keuangan pada 6 November lalu menyatakan tidak ada sama sekali kata pembatalan PMN terhadap bank BUMN. 

“Dalam presentasinya, PMN untuk bank BUMN memang belum disampaikan. Menkeu menyatakan hal tersebut akan dibahas terpisah. Pada prinsipnya, apa yang sudah disepakati sebelumnya maka berarti tetap. Kami di komisi XI punya waktu 60 hari untuk melakukan asesmen dan pendalaman,” kata Hendrawan Soepratikno, Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai PDIP Senin (16/11/2021). 

Sebelumnya, dalam rapat kerja antara Komisi VI dengan Kementerian BUMN pada 22 September lalu, DPR menyetujui PMN untuk sejumlah BUMN, di antaranya BTN dan BNI. Rinciannya, BNI mendapatkan alokasi Rp3,5 triliun dan BTN Rp1,98 triliun. "Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2022 untuk BTN dan BNI," kata Arya Bima. 

BTN dan BNI pun telah menyiapkan rencana aksi korporasi rights issue pada tahun 2022. Maklum keduanya adalah perusahaan go public sehingga penyertaan modal dari pemerintah dilakukan melalui skema rights issue dengab melibatkan seluruh pemegang saham. 

PMN ini merupakan program negara dalam memperkuat permodalan BTN dan BNI guna menjalani sejumlah tantangan ke depan, termasuk program pemerintah. Hingga akhir September 2021, BTN memiliki rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 17,97%  dan BTN BNI sebesar 19,9%. 

BNI memiliki rencana untuk melakukan aksi korporasi anorganik dengan mengakuisisi Bank Mayora demi menghadirkan bank digital. Selain itu, BNI juga mendapatkan penugasan untuk memperkuat bisnis internasional. 

Sementara itu BTN masih berjibaku dalam program sejuta rumah dan terus menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Jika program FLPP ini terus berjalan maka ekspansi kredit dari BTN diperlukan permodalan kuat. “Di situ urgensinya. Apalagi mendukung program utama pemerintah dengan menyediakan perumahan," ujar ekonom Joshua Pardede. 

Analis pasar modal Hans Kwee menjelaskan bank perlu melakukan penguatan struktur permodalan agar ekspansi bisnisnya bisa lebih kencang lagi jalannya. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang mulai membaik. 

“Penambahan modal lewat right issue tentu sangat baik dilakukan bagi bank, agar penyaluran kredit tahun depan bisa lebih besar lagi, termasuk bagi BNI maupun BTN dengan statusnya sebagai bank besar,” kata Hans. 

Seperti diketahui, dampak pandemi covid19 telah memaksa bank-bank melakukan restrukturisasi kredit dan membuat pencadangan yang besar, demi menjaga rasio NPLnya. Untuk proyeksi kinerja saham, berdasarkan riset di Asia, perbankan small cap tahun ini memang berjaya, riturn saham bank small cap di asia rata2 diatas 18%nan dan di Indonesia bahkan bisa ratusan persen. 

Namun, kata Hans, nampaknya situasi ke depan bakal berbalik. Bank bigcap akan kembali menguat, seperti BBCA, BBRI, BMRI, BBNI termasuk BBTN. Fenomena ini sudah terjadi beberapa bulan ini, dimana saham bank bigcap mulai bangkit dan tahun depan diprediksi kembali menguat lebih besar lagi. Hal ini dorong oleh membaiknya kondisi ekonomi dan tingginya kebutuhan pendanaan perusahaan-perusahaan. 

Pentingnya PMN untuk bank BUMN juga diamini Presiden Direktur Center of Banking Crisis (CBC) Deni Daruri. Menurutnya, strategi PMN untuk BTN memiliki daya ungkit yang dahsyat dalam pemulihan ekonomi nasional. Karena, sektor properti merupakan tulang punggung perekonomian nasional. 

"Sejauh ini, BTN maksimal dalam menjalankan program sejuta rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo. Agar lebih optimal, perlu suntikan modal melalui PMN. Dan efek domino dari sektor properti terhadap perekonomian, tidak perlu diragukan lagi. Kontribusinya terhadap pertumbuhan, cukup besar. Selain itu, sektor perumahan itu menyerap tenaga kerja yang luar biasa," paparnya. 

Sementara, ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah  menerangkan, BTN sebagai BUMN memiliki kewajiban untuk menjalankan program pemerintah. Salah satunya adalah program pembangunan sejuta rumah yang digagas Presiden Jokowi. Tentunya, Bank BTN perlu modal yang cukup kuat untuk menopang program tersebut. 

"Dan, pemerintah tidak bisa lepas tangan. Sehingga menjadi konsekuensi logis bagi pemerintah untuk mendukung permodalan BTN, melalui PMN. Demi optimalisasi program yang diamanatkan kepada BTN," tuturnya. 

Apalagi, kata Piter, kebutuhan perumahan untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah, tidak sebanding dengan ketersediaan. Dengan kata lain, angka backlog-nya masih sangat tinggi, sekitar 11 juta unit."Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjamin pemenuhan papan untuk rakyat," jelasnya.

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD