Dia menambahkan bahwa dalam konteks negara berkembang, keberlanjutan bukan lagi soal ambisi, melainkan soal eksekusi, yakni bagaimana memastikan pembiayaan berkelanjutan dapat disalurkan secara aman, efisien, dan dalam skala besar ke sektor-sektor yang paling membutuhkan.
Dalam konteks tersebut, sebagai bank UMKM terbesar di negara berkembang, BRI memadukan prinsip inklusi, pembiayaan, dan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan usahanya. Bagi BRI, keuangan berkelanjutan bukanlah program tambahan, melainkan menjadi proses bisnis yang diterapkan secara konsisten dalam pembiayaan jutaan pelaku usaha setiap hari.
"Tidak akan ada transisi hijau yang berhasil dan tidak akan ada pertumbuhan yang inklusif tanpa UMKM yang ikut bergerak maju bersama. Keberlanjutan yang sesungguhnya terjadi ketika pembiayaan menjangkau desa-desa, petani, serta pelaku usaha mikro di Indonesia," katanya.
Lebih lanjut, menurut Hery, perhatian global terhadap pembiayaan berkelanjutan kian menekankan pada dampak, transparansi, dan kualitas pelaksanaan. Alhasil, dibutuhkan kemampuan eksekusi di tingkat lokal agar pembiayaan berkelanjutan benar-benar dapat menjangkau sektor yang membutuhkan.
“BRI menjalankan peran sebagai anchor bank, dengan menjalin kemitraan bersama pemerintah, lembaga pembiayaan pembangunan, serta lembaga multilateral untuk menyalurkan pembiayaan campuran (blended finance) kepada pelaku UMKM. Tanpa dukungan institusi lokal yang kuat, pembiayaan berkelanjutan berisiko hanya berhenti pada tataran konsep, tanpa memberikan dampak nyata di lapangan,” kata Hery.
Digitalisasi pun menjadi kunci untuk memperluas jangkauan pembiayaan berkelanjutan hingga ke tingkat lokal. Pemanfaatan teknologi membuat pembiayaan lebih efisien, memperluas akses bagi pelaku usaha, serta mendukung implementasi ESG (Environmental, Social & Governance) hingga ke segmen UMKM.