Kunthi Fahmar Sandy
Namun, upaya ini harus terhenti karena aturan pemerintah Hindia Belanda yang melarang penggunaan dana masjid untuk kepentingan di luar kegiatan ibadah. Meski begitu, penghentian tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik.
Proses utang-piutang yang telah berjalan tetap berlanjut, dan para debitur mengembalikan dana pinjaman secara teratur.
Perkembangan positif ini akhirnya dilihat oleh para priyayi Eropa di Purwokerto yang menganut aliran politik etis. Mereka pun mendukung penuh rencana peresmian usaha peminjaman uang tersebut. Bahkan, dengan hadirnya investor makin menunjukkan bahwa De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Priyayi Purwokerto dinilai prospektif dan layak sebagai sarana investasi.
Sebagai informasi, lembaga ini sempat mengalami beberapa kali perubahan nama, yakni Hulp-en Spaarbank der Inlandshe Bestuurs Ambtenaren (1895), De Poerwokertosche Hulp Spaar-en Landbouw Credietbank atau Volksbank, kemudian berubah menjadi Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene (1912).
Tahun 1934, lembaga ini kembali berubah menjadi Algemene Volkscredietbank (aVB), hingga pada masa pendudukan Jepang berganti menjadi Syomin Ginko (1942–1945).
