Achmad menyatakan, peran baru bagi BI tepat, asalkan diterapkan dengan hirarki tujuan yang ketat. Mandat utama BI, yaitu stabilitas nilai Rupiah (stabilitas harga), harus tetap dipertahankan sebagai tujuan utama (primary objective).
Tujuan pertumbuhan dan lapangan kerja harus menjadi supporting objective yang diupayakan sepanjang tidak mengorbankan jangkar inflasi.
Achmad menyebut, melalui kerangka inflation targeting, kebijakan makroprudensial, dan infrastruktur pembayaran yang ada seperti QRIS dan BI-FAST, BI sudah memiliki perangkat dan kredibilitas untuk menciptakan iklim moneter yang kondusif bagi sektor riil.
Achmad mengidentifikasi tiga risiko utama jika mandat BI melebar tanpa definisi operasional yang jelas, yaitu Mission Creep, Time Inconsistency dan Fiscal Dominance.
Untuk mengelola risiko ini, dia merekomendasikan tiga pagar utama: (a) hirarki tujuan yang tegas dalam undang-undang, (b) indikator operasional yang terukur, dan (c) tata kelola akuntabilitas yang kuat namun non-politis.