Anggie Ariesta
IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut lebih dari 50 persen total populasi di Indonesia masih unbanked atau tidak mempunyai rekening bank.
Deputi Direktur Unit Inovasi Keuangan Digital OJK, Novita Bachtiar, mengatakan ada beberapa masalah dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi perempuan dan UMKM.
Hal itu menunjukkan masih ada orang yang tidak tersentuh produk bank. Sehingga orang tersebut tidak bisa mengajukan pinjaman.
"Total populasi yang dianggap tidak memiliki rekening bank atau unbanked lebih dari 50 persen. Jadi masalah lainnya adalah kurangnya agunan, maka sebenarnya akan sulit bagi seseorang yang tidak memiliki riwayat kredit dan tidak memiliki rumah tangga untuk mengajukan pinjaman agar disetujui," ungkap Novita di @america Pacific Place Jakarta, Jumat (26/7/2024).
Di sisi lain, beberapa wilayah juga belum tersentuh literasi keuangan karena kurangnya infrastruktur yang ada. Terlebih lagi, akses keuangan bagi perempuan terbatas.
Hal tersebut dibenarkan oleh CEO Millennium Challenge Corporation (MCC) Alice Albright, yang menyebut ada tiga hal yang saling terkait pada permasalahan tersebut. Pertama, ekspektasi masyarakat bahwa sektor keuangan tidak terbiasa meminjamkan uang kepada perempuan.
"Saya pikir itu adalah satu hal yang kita lihat secara umum, saya pikir hal kedua adalah bahwa seringkali lingkungan tidak mengizinkan perempuan untuk memiliki kepemilikan langsung atas aset mereka," kata Alice.
Biasanya, lanjut Alice, kaum pria yang menjadi penyebabnya dan MCC berhasil mengubah hal tersebut di sejumlah lingkungan lain. Jika biaya pembiayaan yang menjadi pertimbangan bank adalah cerminan dan persepsi mereka terhadap risiko, berarti mereka tidak sepenuhnya memahami seberapa baik wanita mengelola uang dibandingkan pria.
"Menurut saya, ketiga hal tersebut kini saling terkait. Apa yang kami lakukan di sini, yang masih dalam tahap awal, adalah mencoba dan sebagian dengan memberikan hibah kepada penyedia layanan keuangan, untuk mulai menghilangkan beberapa hambatan yang mencegah bank meminjamkan uang kepada wanita," jelas Alice.
Perlu diketahui, pada 2023, Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menandatangani Perjanjian Infrastruktur dan Keuangan Indonesia senilai USD649 juta yang merupakan hibah lima tahun antara MCC dan Pemerintah Indonesia.
Perjanjian tersebut akan mencakup kontribusi sebesar USD49 juta dari pemerintah Indonesia sebagai tambahan dari dana hibah MCC sebesar USD649 juta.
Kesepakatan juga dalam upaya membantu pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah-masalah dengan mengatasi kendala yang mengikat bagi pertumbuhan ekonomi negara ini, seperti intermediasi keuangan yang mahal dan belum berkembang atau akses ke pembiayaan.
Perjanjian tersebut secara khusus akan berfokus pada peningkatan pembiayaan infrastruktur terutama infrastruktur transportasi dan logistik dan peningkatan akses ke pembiayaan bagi UMKM melalui tiga proyek.
(Febrina Ratna)
