“Ini juga sesuai dengan pengamatan kami bahwa para debitur BTN yang wiraswasta seperti developer dan kontraktor membutuhkan skema kredit menarik untuk memperluas proyek mereka, atau misalnya pengusaha bahan bangunan menambah kapasitas stok mereka. Dengan potensi yang tinggi ini, kami yakin KPP akan menjadi mesin baru bagi BTN ke depan,” ujarnya.
BTN juga telah melakukan sosialisasi KPP di beberapa daerah dan melihat minat yang tinggi karena kebutuhan terhadap perumahan meningkat sejalan dengan perekonomian lokal yang juga bertumbuh di berbagai daerah tersebut.
Sebagai contoh, wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara dan Sumatera masih menjadi kontributor terbesar untuk kredit KPP BTN sisi supply, dengan jumlah debitur masing-masing mencapai lebih dari 100.
“Sejumlah daerah seperti pulau Jawa dan Sumatera masih sangat potensial untuk penyaluran KPP karena ekonominya terus bertumbuh. Dengan adanya aktivitas ekonomi, semakin banyak keluarga baru yang membutuhkan rumah, sehingga para developer dan kontraktor membutuhkan pendanaan untuk mengembangkan proyek mereka. BTN membantu para pelaku usaha ini agar mereka dapat membangun hunian yang layak dan memenuhi kebutuhan tersebut,” tutur Nixon.
Nixon mengakui, KPP akan menjadi salah satu andalan BTN pada 2026 karena pemerintah telah mengalokasikan Rp130 triliun untuk program ini.