Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian serius adalah penguatan pengawasan serta perizinan yang terintegrasi guna merespons kompleksitas industri keuangan saat ini.
"Karena challenge-nya ya kalau kita lihat ke belakang kenapa OJK dibentuk karena terjadi konglomerasi keuangan ya produk-produk hibrid dan lain-lain. Tentunya pengawasan terintegrasi dan juga perizinan terintegrasi menjadi satu program prioritas kita," ujar Kiki.
Selain itu, agenda rapat perdana ini juga mencakup pendalaman pasar, pelindungan konsumen, dan penegakan hukum.
"Tentu saja kita akan terus melakukan penegakan hukum juga reinforcement yang kita akan lebih giatkan lagi, kita galakkan lagi bagaimana untuk kasus-kasus di sektor keuangan kita akan selesaikan," katanya.
Sebelumnya, prosesi pengucapan sumpah jabatan yang dipandu oleh Ketua MA Sunarto berlangsung khidmat. Pelantikan ini merujuk pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2026 yang telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto sejak 17 Maret 2026.
Dengan rampungnya prosesi ini, para Anggota Dewan Komisioner (ADK) resmi mengemban tugas hingga lima tahun ke depan.
(Dhera Arizona)