sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Satgas PASTI Blokir 602 Entitas Pinjol hingga Investasi Ilegal

Banking editor Cahya Puteri Abdi Rabbi
18/04/2024 13:14 WIB
Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) pada periode Februari sampai dengan Maret 2024 memblokir 602 entitas pinjol hingga investasi ilegal.
Satgas PASTI Blokir 602 Entitas Pinjol hingga Investasi Ilegal. (Foto: MNC Media)
Satgas PASTI Blokir 602 Entitas Pinjol hingga Investasi Ilegal. (Foto: MNC Media)

Hudiyanto menjelaskan, sejak 2017 sampai dengan 31 Maret 2024 satgas telah menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.235 entitas investasi ilegal, 7.576 entitas pinjaman online ilegal atau pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

Di samping itu, pada periode bulan Januari hingga Februari 2024, satgas PASTI telah melakukan pemblokiran terhadap 195 nomor kontak pihak penagih (debt collector) dari pinjaman online ilegal yang dilaporkan melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan. 

“Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat,” ujar Hudiyanto.

Lebih lanjut, pada awal 2024, Satgas PASTI menerima sejumlah laporan dari entitas yang memiliki izin (legal) terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama situsmaupun sosial media milik entitas berizin tersebut dengan tujuan menipu masyarakat (impersonation). 

Hudiyanto menyampaikan, satgas telah mencatat lebih dari 100 situs maupun sosial media yang dilaporkan dan kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan pemblokiran kepada Kementerian Kominfo. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran investasi ilegal melalui modus impersonation di kanal media sosial Telegram.

“Satgas juga mengingatkan kembali agar masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam,” pungkas Hudiyanto. 

(FRI)

Halaman : 1 2 Lihat Semua
Advertisement
Advertisement