Taufan Sukma/IDX Channel
IDXChannel - Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) untuk dapat meraup pendanaan dari pasar modal lewat lewat Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO).
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya penguatan permodalan BPR dan BPRS, yang diharapkan pemerintah dapat menopang langkah pengembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) nasional. Terkait dorongan tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Joko Suyanto, pun menyatakan antusiasmenya.
"(Peluang melakukan IPO) Itu adalah dambaan kami semua di BPR dan BPRS, karena itu satu peluang besar untuk kami bisa memperkuat permodalan," ujar Joko, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Sabtu (18/6/2022).
Meski demikian, Joko mengingatkan semua pihak bahwa selain menawarkan sejumlah keuntungan seperti penguatan modal, insentif pajak, peningkatan nilai perusahaan dan sebagainya, langkah IPO bagi BPR dan BPRS juga membawa sejumlah konsekuensi dan tantangan tersendiri. Misalnya saja soal potensi delusi kepemilikan yang berdampak pada kontrol atas perusahaan, transparansi dan pelaporan yang harus dilakukan secara profesional, biaya-biaya yang terkait dengan pasar modal, hingga market pressure dan juga regulasi dan pemenuhannya.
"Itu tantangan. Soal regulasi dan penggunaannya, lalu ditambah lagi bila sekarang sudah njelimet, nanti akan makin njelimet lagi ketika kita sudah IPO," tutur Joko.
