AALI
9600
ABBA
230
ABDA
0
ABMM
2370
ACES
785
ACST
170
ACST-R
0
ADES
7650
ADHI
825
ADMF
8075
ADMG
173
ADRO
2950
AGAR
324
AGII
2050
AGRO
745
AGRO-R
0
AGRS
122
AHAP
57
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1535
AKRA
1065
AKSI
290
ALDO
845
ALKA
298
ALMI
292
ALTO
202
Market Watch
Last updated : 2022/06/28 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
535.51
-0.73%
-3.95
IHSG
6974.01
-0.6%
-42.04
LQ45
1003.35
-0.73%
-7.38
HSI
21999.91
-1.03%
-229.61
N225
26830.69
-0.15%
-40.58
NYSE
14835.30
0.16%
+23.75
Kurs
HKD/IDR 1,884
USD/IDR 14,799
Emas
868,113 / gram

Selain Menjanjikan Keuntungan, Ini Tantangan BPR dan BPRS Saat IPO

BANKING
Taufan Sukma/IDX Channel
Sabtu, 18 Juni 2022 23:51 WIB
langkah IPO bagi BPR dan BPRS juga membawa sejumlah konsekuensi dan tantangan tersendiri.
Selain Menjanjikan Keuntungan, Ini Tantangan BPR dan BPRS Saat IPO (foto: MNC Media)
Selain Menjanjikan Keuntungan, Ini Tantangan BPR dan BPRS Saat IPO (foto: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) untuk dapat meraup pendanaan dari pasar modal lewat lewat Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO).

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya penguatan permodalan BPR dan BPRS, yang diharapkan pemerintah dapat menopang langkah pengembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) nasional. Terkait dorongan tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Joko Suyanto, pun menyatakan antusiasmenya.

"(Peluang melakukan IPO) Itu adalah dambaan kami semua di BPR dan BPRS, karena itu satu peluang besar untuk kami bisa memperkuat permodalan," ujar Joko, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Sabtu (18/6/2022).

Meski demikian, Joko mengingatkan semua pihak bahwa selain menawarkan sejumlah keuntungan seperti penguatan modal, insentif pajak, peningkatan nilai perusahaan dan sebagainya, langkah IPO bagi BPR dan BPRS juga membawa sejumlah konsekuensi dan tantangan tersendiri. Misalnya saja soal potensi delusi kepemilikan yang berdampak pada kontrol atas perusahaan, transparansi dan pelaporan yang harus dilakukan secara profesional, biaya-biaya yang terkait dengan pasar modal, hingga market pressure dan juga regulasi dan pemenuhannya.

"Itu tantangan. Soal regulasi dan penggunaannya, lalu ditambah lagi bila sekarang sudah njelimet, nanti akan makin njelimet lagi ketika kita sudah IPO," tutur Joko.

Namun, Joko juga mengakui bahwa opsi IPO merupakan salah satu solusi yang pantas dipertimbangkan bagi BPR dan BPRS dalam memperkuat modalnya. Hal ini seiring adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.03/2015, yang menetapkan bahwa modal inti minimum BPR sebesar Rp6 miliar dan wajib dipenuhi paling lambat 31 Desember 2024 mendatang.

Padahal, per awal Januari 2022 lalu, dari total 1.631 BPR yang ada di Indonesia, masih ada sekitar 501 BPR, atau sekitar 30,7 persen dari total keseluruhan, yang modal intinya masih di bawah Rp6 miliar. Namun, pelaksanaan IPO menurut Joko tidak hanya semata-mata untuk menaikkan permodalan BPR saja.

"Jadi (opsi IPO) memang menjanjikan, berikut juga segala tantangannya juga harus dipertimbangkan. Dipersiapkan," tegas Joko. (TSA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD