AALI
8525
ABBA
580
ABDA
0
ABMM
1480
ACES
1350
ACST
250
ACST-R
0
ADES
2940
ADHI
880
ADMF
7675
ADMG
220
ADRO
1335
AGAR
370
AGII
1300
AGRO
2390
AGRO-R
0
AGRS
254
AHAP
63
AIMS
344
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
3880
AKSI
430
ALDO
720
ALKA
238
ALMI
242
ALTO
322
Market Watch
Last updated : 2021/09/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
459.02
0.03%
+0.16
IHSG
6133.25
0.38%
+23.30
LQ45
862.44
-0.03%
-0.26
HSI
24920.76
1.03%
+252.91
N225
30500.05
0.58%
+176.71
NYSE
16576.77
-0.3%
-50.11
Kurs
HKD/IDR 1,825
USD/IDR 14,220
Emas
805,205 / gram

Siap Tangani Bank Bermasalah, BPKP dan LPS Perkuat Koordinasi

BANKING
Suparjo Ramalan
Rabu, 15 September 2021 12:40 WIB
Industri perbankan dan jasa keuangan memiliki risiko fraud terbesar jika dibandingkan dengan industri lainnya.
Siap Tangani Bank Bermasalah, BPKP dan LPS Perkuat Koordinasi (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang tata kelola penjaminan simpanan nasabah dan resolusi bank. 

Kesepahaman ini berupa pemberian atensi, audit, reviu, dan tata kelola yang baik (good corporate governance). Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Rabu (15/9/2021). 

“Di tengah situasi dan kondisi yang masih dalam pandemi Covid-19 diperlukan sinergi serta kolaborasi antara LPS dan BPKP dalam menjaga stabilitas keuangan negara,” ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. 

Untuk tindak lanjut Nota Kesepahaman dari kedua belah pihak, nantinya meliputi kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan, peningkatan pengelolaan risiko kecurangan (fraud) dan tata kelola yang baik. Di samping itu, kerjasama antara BPKP dan LPS juga meliputi simulasi penanganan bank gagal dan pemberian keterangan ahli.  

“Industri perbankan dan jasa keuangan memiliki risiko fraud terbesar jika dibandingkan dengan industri lainnya. Sehingga, setiap pengambilan keputusan atau pelaksanaan penugasan ke bank dan jasa keuangan, professional skepticism harus selalu dikembangkan,” katanya. 

Dirinya berharap dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman ini, kerja sama yang telah terbangun dapat diperluas sehingga ujungnya dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan pengawasan intern di LPS. 

“LPS harus dapat mempersiapkan strategi dalam menjaga kualitas dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam pelaksanaan dan pengawasan resolusi bank,” tambahnya. 

Purbaya mengatakan kerjasama LPS dan BPKP yang tertuang melalui MoU telah terjalin sejak tahun 2016. Dia pun menilai bahwa sinergi antara LPS dan BPKP telah memberikan dampak positif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak. 

“Berdasarkan hal tersebut, LPS dan BPKP sepakat untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama yang telah terjalin dengan baik melalui perpanjangan MoU ini,” jelasnya. 

Purbaya juga menyebut kerja sama itu sangat dibutuhkan pihaknya, khususnya di bidang auditor. Sebab, tugas dan tanggung jawab yang diemban LPS semakin bertambah.  

"Sekarang ini peran LPS semakin bertambah, melakukan resolusi bank bahkan melakukan gerakan di depan sebelum banknya memburuk ya. Nanti, di masa yang akan datang, kalau ada bank yang perlu ditangani untuk itu kita perlu kemampuan audit yang memenuhi standar," tutur dia. 

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD