Menteri Kabinet Prabowo: Tim Besar demi Mengejar Cita-Cita Besar 

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan dan melantik anggota Kabinet Merah Putih yang akan membantu jalannya pemerintahan sepanjang periode 2024-2029. Melihat deretan menteri beserta wakil menteri (wamen) yang ditetapkan, termasuk nomenklatur kementerian teranyar, ini adalah sejarah baru karena dari sisi jumlah merupakan yang terbanyak sejak masa Orde Baru dan Reformasi. 

Pada nomenklatur kementerian terkini, sejumlah lembaga/kementerian dirombak, dipecah maupun ditambahkan. Konsekuensinya, para pengisi jabatan menteri dan wamen pun otomatis bertambah. Jika ditotal, jumlah menteri, wamen dan kepala lembaga di pemerintahan saat ini mencapai 109 orang. Angka tersebut terdiri atas 48 menteri, 56 wamen dan 5 orang kepala lembaga di luar koordinasi menteri koordinator.

Khusus di bidang ekonomi, dengan nomenklatur yang ada sekarang, sedikitnya ada penambahan empat kementerian baru yakni Kementerian UMKM yang dinakhodai Maman Abdurrahman, Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin Maruarar Sirait, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran dipimpin Abdul Kadir Karding, dan Kementerian Ekonomi Kreatif dipimpin Teuku Riefky Harsya. 

Di tingkat menteri koordinator, Presiden Prabowo membuat nomenklatur baru yakni Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin oleh politisi Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Kemenko Bidang Pangan yang digawangi politisi PAN, Zulkifli Hasan. Selebihnya, masih sama dengan sebelumnya yakni Kemenko Bidang Perekonomian yang dipimpin politisi Golkar, Airlangga Hartarto. Adapun pos Kemenko Maritim dan Investasi dihilangkan. 

Sementara itu, nomenklatur kementerian ekonomi lainnya, tak berubah dengan pemerintahan sebelumnya seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.