AALI
9925
ABBA
290
ABDA
7000
ABMM
1380
ACES
1275
ACST
194
ACST-R
0
ADES
3400
ADHI
840
ADMF
7625
ADMG
188
ADRO
2310
AGAR
364
AGII
1390
AGRO
1325
AGRO-R
0
AGRS
163
AHAP
70
AIMS
362
AIMS-W
0
AISA
175
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1100
AKRA
800
AKSI
755
ALDO
1375
ALKA
314
ALMI
288
ALTO
258
Market Watch
Last updated : 2022/01/21 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
513.72
1.77%
+8.94
IHSG
6726.37
1.5%
+99.50
LQ45
959.76
1.74%
+16.42
HSI
24965.55
0.05%
+13.20
N225
27522.26
-0.9%
-250.67
NYSE
0.00
-100%
-16818.98
Kurs
HKD/IDR 1,840
USD/IDR 14,345
Emas
847,450 / gram

Usai Imbau Kritik Pemerintah, Jokowi Ajak DPR Hapus Pasal Karet UU ITE

ECONOMIA
Selasa, 16 Februari 2021 07:24 WIB
Presiden Jokowi meminta jajaran penegak hukum lebih berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal karet yang ada di Undang-Undang ITE.
Usai Imbau Kritik Pemerintah, Jokowi Ajak DPR Hapus Pasal Karet UU ITE (FOTO: MNC Media)
Usai Imbau Kritik Pemerintah, Jokowi Ajak DPR Hapus Pasal Karet UU ITE (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran penegak hukum lebih berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal karet yang ada di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ia juga mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi undang-undang tersebut.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2021 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/2/2021).

Jokowi menyoroti belakangan ini banyak masyarakat saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Hal ini sering kali menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.

Atas kondisi inilah, Kepala Negara memerintahkan Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan undang-undang tersebut sebagai rujukan hukumnya.

"Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas," kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi tetap menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif melalui implementasi yang sesuai dari undang-undang tersebut.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo meminta warga tak segan memberi kritik atau masukkan kepada pemerintah, khususnya untuk memperbaiki pelayanan publik di Indonesia.

“Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi," katanya dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman 2020 secara virtual, Senin 8 Februari 2021.

Namun demikian, pernyataan Jokowi tersebut menuai respons dari warganet. Mereka khawatir ketika nantinya menyampaikan kritik kepada pemerintah akan dijerat dengan UU ITE.

“Tugas Jokowi.. Minta kritik yg tajam & pedas Tugas buzzerp.. Provokasi biar kena delik Tugas PSI.. Buat laporan polisi Kena deh UU ITE.. Masuk penjara deh.. Kabar duka deh..,” cuit seorang netizen dengan nama akun @ekowboy2. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD