Moh Rusli
Anggota DPR RI Komisi VII, Rusda Mahmud mengatakan, jatah kuota BPBL yang diberikan untuk Kolut awalnya berjumlah 1.400 sambungan namun tidak bisa dipenuhi. Faktor kades yang sulit dihubungi untuk mengajukan data ajuan dan KTP calon yang telah dipakai orang lain menjadi penyebabnya.
Meski demikian, ia akan berupaya agar 2023 mendatang sebanyak 800 sambungan baru bisa disetujui hingga mencapai 100 persen yang ditargetkan. Dirinya juga berharap kepada PLn agar beberapa aliran jaringan listrik khususnya di pelosok desa yang belum memiliki tiang bisa diperhatikan.
Asisten III Pemkab Kolut, Muh. Idris mengatakan, berdasarkan data jumlah rumah warganya yang belum mendapat sambungan listrik PLN sebanyak 1.245 unit. Dengan adanya tambahan 362 sambungan baru di penghujung tahun ini maka tersisa 883 unit masih dalam kegelapan.
Ia berharap, empat desa yang belum teraliri listrik PLN bisa direalisasikan hingga 2024 mendatang. "Terima kasih kolaborasi yang baik antara DPR RI, ESDM dan PLN dalam mewujudkan harapan warga kami hingga bisa menikmati listrik dengan kuota yang lebih banyak," pungkasnya.
Untuk diketahui, jumlah terendah penerimaan BPBL RT Miskin pada semester III terdapat di Kabupaten Buton Utara yakni satu unit, dua di Wakatobi dan Buton Tengah sebanyak empat unit. PLN memasang target pada 2023 mendatang bisa mencapai 100 persen target sambungan.
(SLF)
