Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menangani jalan rusak di Provinsi Lampung. Hal itu berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, di Provinsi Lampung sendiri saat ini terdapat 1.693 km jalan Provinsi dengan kondisi kemantapan 77%. Sedangkan jalan kabupaten/kota memiliki panjang 17.700 km dengan kondisi kemantapan 50%.
"Yang kita terima, verifikasinya ada 14 ruas yang akan kita tangani senilai Rp625 miliar itu yang mau kita tangani dengan APBN, dengan Inpres jalan daerah," ujar Endra saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jakarta, Jumat (5/5/2023).
Rinciannya, ungkap Endra, 12 ruas di jalan Kabupaten dan dua ruas di jalan Provinsi yang akan dibenahi menggunakan APBN senilai Rp652 miliar tersebut. Sedangkan sisanya akan ditangani juga oleh Pemerintah Daerah menggunakan APBD.
"Tapi ini sifatnya usulan yang sudah kita verifikasi dan evaluasi, sudah lulus readiness kriterianya, ini masih akan dibahas dengan Bappenas dan Kemenkeu," sambungnya.
Endra memastikan proses perbaikan jalan di Lampung itu akan dimulai pada tahun ini. Tepatnya setelah melalui proses verifikasi di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk penggunaan dananya.
"Jadi tahun ini mulai dikerjakan, jadi begitu ruas dan disetujui sudah dibahas oleh Kementerian Keuangan. Anggarannya keluar, nanti kita langsung eksekusi perbaikanya," tegas dia.
Menurutnya, salah satu upaya untuk mendongkrak perekonomian daerah adalah ketersediaan dan kemantapan jalan. Ketersediaan jalan menjadi nadi untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.
"Kita mulai pulihkan ekonomi lokal, yang paling signifikan adalah jalan, karena dia pengaruhi biaya logistik, sekarang kita mau kembalikan kondisi jalan daerah ini, dengan kemantapan yang lebih baik," pungkasnya.
(YNA)
