Atikah Umiyani
IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sebanyak 15 investor tekstil di sektor padat karya akan datang ke Indonesia.
Adapun kedatangan 15 investor tekstil yang tergabung dalam Asosiasi Investor Tekstil Taiwan (Taiwan Textile Federation) itu berencana merelokasi pabriknya di Indonesia.
Namun, sebelumnya, mereka mengajukan empat syarat di mana salah satunya agar Indonesia segera merampungkan perundingan perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
"End user mereka yang besar-besar itu komitmen (berinvestasi) kalau Indonesia bisa mendapatkan IEU-CEPA, itu mereka akan relokasi, bahkan dari Vietnam ke Indonesia," kata Airlangga ketika ditemui di Kantornya, Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Permintaan itu diajukan lantaran adanya insentif tarif bea masuk bagi produk yang diekspor ke pasar Eropa. Para investor dari asosiasi tersebut, lanjut Airlangga, selama ini banyak menanamkan modal di China dan Vietnam.
Sementara itu, di Vietnam sendiri telah memiliki kesepakatan EU-CEPA dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP).
"Karena persoalannya, hari ini industri (tekstil) ini agak resah, karena sebagian yang mereka tadinya investasi di Bangladesh, dengan politik Bangladesh yang bergejolak, mereka mencari tempat lain dan mereka hanya melihat, tentu saja Vietnam, Indonesia, Thailand, mereka melihat kita punya domestic market," kata Airlangga.
Permintaan kedua, yaitu agar pemerintah memudahkan proses pembelian lahan untuk industri tekstil. Merespons permintaan ini, Airlangga akan mengarahkan mereka untuk membangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna memudahkan perizinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
Selanjutnya, para investor jug meminta agar Indonesia mengembangkan industri tekstil yang patuh terhadap standar Environmental (Lingkungan), Social (Sosial), dan Governance (Tata Kelola Perusahaan), terutama terkait energi hijau.
"Di dalam ESG compliance itu energinya hijau. Energi hijau kan bisa dari gas, bisa dari hydro, bisa dari solar floating, di mana itu di Jawa Barat semuanya tersedia," tuturnya.
