AALI
9675
ABBA
314
ABDA
6975
ABMM
1360
ACES
1260
ACST
186
ACST-R
0
ADES
3450
ADHI
810
ADMF
7600
ADMG
175
ADRO
2280
AGAR
360
AGII
1410
AGRO
1320
AGRO-R
0
AGRS
152
AHAP
68
AIMS
370
AIMS-W
0
AISA
173
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1075
AKRA
735
AKSI
660
ALDO
1405
ALKA
294
ALMI
288
ALTO
274
Market Watch
Last updated : 2022/01/28 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
508.18
0.2%
+0.99
IHSG
6645.51
0.52%
+34.35
LQ45
949.77
0.29%
+2.75
HSI
23550.08
-1.08%
-256.92
N225
26717.34
2.09%
+547.04
NYSE
0.00
-100%
-16236.51
Kurs
HKD/IDR 1,842
USD/IDR 14,364
Emas
829,485 / gram

70 BUMN Telah Dibubarkan, Erick Thohir: Perampingan Terus Dilakukan

ECONOMICS
Suparjo Ramalan
Minggu, 28 November 2021 10:49 WIB
Kementerian BUMN telah membubarkan 70 perusahaan pelat merah sejak 2008.
Kementerian BUMN telah membubarkan 70 perusahaan pelat merah sejak 2008.  (Foto: MNC Media)
Kementerian BUMN telah membubarkan 70 perusahaan pelat merah sejak 2008. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Kementerian BUMN telah membubarkan 70 perusahaan pelat merah sejak 2008. Bahkan, pemegang saham berencana akan terus melakukan perampingan jumlah perseroan yang dinilai tidak efisien. 

Menteri BUMN Erick Thohir mencatat, 70 perusahaan negara yang dibubarkan sudah dilakukan sejak 2008 lalu karena efisiensi bisnis. Dari 142 BUMN kini tersisah 41 perseroan saja. Sedangkan jumlah klaster yang tadinya tercatat ada 27 dikurangi menjadi 12.

"Kita sekarang terus menutup BUMN yang nggak efisien, kita sudah tutup 70 BUMN ya dan kita akan terus lakukan," ujar Erick saat gelaran Globalization And Digitalization: Strategi BUMN Pasca Pandemi, dikutup Minggu (28/11/2021). 

Erick menilai, jumlah BUMN masih terlalu banyak. Karena itu, jumlah perusahaan akan terus dirampingkan. Salah satu skema perampingan yang direncanakan berupa swastanisasi terhadap BUMN yang pendapatannya rendah atau kecil. 

Erick Thohir memastikan, perusahaan pelat merah dengan tingkat revenue di bawah standar akan akan dijual ke pihak swasta. Sebaliknya, pemerintah akan fokus pada perusahaan dengan income triliunan rupiah.

Rencana itu pun akan direalisasikan pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Saat ini proses pembahasan naskah akademik revisi UU masih dibahas.

Di lain sisi, dia juga memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) saat terjadi pembubaran BUMN. Justru, pemegang saham akan terus menambah lapangan kerja baru.

"Kita tidak melakukan lay off (pengurangan karyawan), tetapi jobdesk ditambahkan. Tadinya dia berada di kantor, harus keluar sebagai sales," ungkap Erick.  (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD