AALI
9925
ABBA
292
ABDA
6725
ABMM
1400
ACES
1350
ACST
199
ACST-R
0
ADES
3680
ADHI
845
ADMF
7600
ADMG
192
ADRO
2280
AGAR
364
AGII
1465
AGRO
1475
AGRO-R
0
AGRS
150
AHAP
71
AIMS
414
AIMS-W
0
AISA
176
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1130
AKRA
810
AKSI
740
ALDO
1385
ALKA
358
ALMI
308
ALTO
226
Market Watch
Last updated : 2022/01/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
507.17
-0.5%
-2.57
IHSG
6653.44
-0.6%
-39.96
LQ45
948.03
-0.52%
-4.92
HSI
24243.89
-0.57%
-139.43
N225
28362.45
0.85%
+238.17
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,835
USD/IDR 14,305
Emas
836,242 / gram

7.161 KPM BPNT di Nganjuk Belum Terima Bansos, Mensos Minta Dicairkan Tunai

ECONOMICS
Widya Michella
Senin, 22 November 2021 07:02 WIB
7.161 penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk BPNT/Kartu Sembako belum terima bantuan sosial (bansos) di Nganjuk, Jatim.
7.161 KPM BPNT di Nganjuk Belum Terima Bansos, Mensos Minta Dicairkan Tunai (Dok.MNC Media)
7.161 KPM BPNT di Nganjuk Belum Terima Bansos, Mensos Minta Dicairkan Tunai (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menemukan sebanyak 7.161 penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk BPNT/Kartu Sembako belum terima bantuan sosial (bansos) di Kota Nganjuk, Jawa Timur. Dari 7.161 ini terdiri dari 3.582 KKS pada bulan September dan 3.579 KKS bulan Oktober yang belum terdistribusi. 

Hal ini ditemukan Mensos saat melakukan monitoring dan pemadanan data bansos pada Minggu,(21/11/2021). Atas data tersebut, Mensos meminta kepada stakeholder agar diberikan secara tunai pada hari Senin,(22/11/2021). 

"Saya minta hari Senin besok semuanya sudah clear. Semua KPM harus sudah menerima bantuan secara cash. Ini sudah bulan November pak. Sudah tidak ada waktu lagi,"ucap Mensos demikian dikutip pada laman resmi Kemensos, Senin,(22/11/2021).

Mensos menyampaikan adanya keterlambatan penyaluran  (BPNT)/Kartu Sembako itu dikarenakan menggunakan skema e-warong dalam pendistribusian nya. Namun untuk Program Keluarga Harapan (PKH), relatif lancar karena penyaluran menggunakan skema transfer langsung ke rekening KPM dan dicairkan secara tunai.  

"BPNT ini kan ada peran e-warong. Jadi tidak selancar PKH. Kami ada mekanisme yang sedang diujicobakan sehingga nanti bisa mengontrol penggunaan bantuan di BPNT,"kata Mensos.

Lalu kepada pihak terkait seperti perwakilan Bank-bank Milik Negara (Himbara), Mensos menegaskan untuk mempercepat proses pencairan bantuan. Dia menyatakan bahwa tidak ada lagi hambatan dalam penyaluran bantuan baik dengan alasan rekening terblokir atau data ganda.

"Blokir sudah kami buka semua. Jadi tidak ada alasan blokir," tuturnya.

Hal tersebut juga ditemukan Mensos Risma di Kabupaten Jombang. Dimana terdapat 2.017 KKS yang belum terdistribusi dikarenakan KPM meninggal dunia. Data ini pun menimbulkan pertanyaan karena berdasarkan informasi pendamping bahwa dari KPM yang meninggal dunia, tidak mempunyai ahli waris. 

Pada Kabupaten Jombang juga Risma juga menyoroti adanya transaksi pencairan bantuan yang berada di tangan pendamping, KPM yang belum menerima bantuan sejak Januari, dan pencairan banyak namun tidak segera diserahkan kepada KPM. 

Mantan Walikota Surabaya ini kembali mengingatkan para stakeholder agar dalam penyaluran bansos, baik pendamping maupun Himbara bekerja profesional dan akuntabel. Termasuk KKS harus dipegang KPM.

"Dengan alasan apapun tidak bisa KKS dibawa pendamping. KKS harus tetap di tangan penerima manfaat,"ujar dia.

Sementara itu, Mensos juga turut menghadiri acara penyaluran bantuan di Gedung Juang 45 Kabupaten Nganjuk. Risma secara simbolis menyalurkan bantuan Asistensi Rehabiltasi Sosial (Atensi) bagi 1.496 anak, bantuan sembako kepada 136.243 orang dan bantuan PKH kepada 5 orang. Dengan total bantuan senilai Rp28,117 miliar.

Tidak lupa, Mensos memberikan semangat kepada anak-anak yatim, piatu dan yatim-piatu yang hadir dalam pertemuan tersebut. 

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD