Arif Budianto/Kontributor
IDXChannel - Sulitnya para petani mendapatkan pupuk subsidi saat ini dinilai karena ada permainan mafia pupuk. Pemerintah diminta mengubah skema penyaluran pupuk subsidi untuk meminimalisir praktik mafia.
Hal tersebut seperti diungkapkan, Guru Besar Fakultas Pertanian yang juga Direktur Inovasi, Korporasi Akademik, dan Usaha Universitas Padjadjaran (Unpad) Tualar Simarmata. Ia mengatakan, ada beberapa pemicu utama kelangkaan pupuk subsidi, salah satunya adalah masih maraknya mafia pupuk. Mereka mempermainkan dan mengambil keuntungan besar dari subsidi pupuk tersebut untuk keuntungan pribadi.
Mafia pupuk ini muncul karena besarnya perbedaan harga pupuk subsidi Harga Eceran Tertinggi (HET) dibandingkan harga komersil. Dia mencontohkan HET Urea sebesar Rp2.250/kg. Sementara harga domestik komersial saat ini Rp9.300 sampai dengan Rp10.000/kg. Belum lagi jika dibandingkan dengan harga Urea internasional di mana pada saat yang sama berkisar di harga Rp14.300.
"Perbedaan ini tentu mendorong oknum yang tidak bermoral untuk mencari peluang mengambil keuntungan lebih dari kantong petani kecil," jelasnya.
Sehingga perlu penguatan peran tim pengawas (KP3) untuk meminimalisir mafia dan penyimpangan distribusi dan penggunaan pupuk subsidi. Dalam ketentuan, ada KP3 yang bertugas mengawasi. Tapi selama ini terbentur dengan anggaran yang menjadi keluhan tim KP3. Oleh karenanya, pemerintah harus menganggarkan untuk tim pengawas (KP3).
