AALI
9300
ABBA
535
ABDA
6950
ABMM
1200
ACES
1265
ACST
252
ACST-R
0
ADES
2780
ADHI
920
ADMF
7675
ADMG
212
ADRO
1740
AGAR
370
AGII
1475
AGRO
2350
AGRO-R
0
AGRS
200
AHAP
69
AIMS
312
AIMS-W
0
AISA
202
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
570
AKRA
4070
AKSI
434
ALDO
755
ALKA
228
ALMI
238
ALTO
324
Market Watch
Last updated : 2021/09/28 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
457.34
-0.19%
-0.86
IHSG
6113.11
-0.15%
-9.38
LQ45
859.88
-0.17%
-1.43
HSI
24500.39
1.21%
+291.61
N225
30183.96
-0.19%
-56.10
NYSE
16599.80
0.37%
+60.65
Kurs
HKD/IDR 1,828
USD/IDR 14,245
Emas
797,200 / gram

Permintaan Pupuk Subsidi 24 Juta Ton, Mentan: Kemampuan Pemerintah 9 Juta Ton

ECONOMICS
Fitri Dwi
Kamis, 05 Agustus 2021 10:53 WIB
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menerangkan, pemerintah terus membenahi problematika yang timbul seputar pupuk subsidi.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menerangkan, pemerintah terus membenahi problematika yang timbul seputar pupuk subsidi. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menerangkan, pemerintah terus membenahi problematika yang timbul seputar pupuk subsidi. Menurutnya, apabila petani bijak menggunakan pupuk secara berimbang, produktivitas pertanian dipastikan tetap bisa dipertahankan.

"Permintaan pupuk bersubsidi besar sekali sebanyak 24 juta ton, sementara kemampuan yang bisa kita persiapkan 9 juta ton saja. Jadi memang bukan langka, tapi memang agak kurang," katanya, Kamis (5/8/2021).

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil menjelaskan, kebutuhan pupuk Tahun Anggaran 2021 sebanyak 22,57 hingga 26,18 juta ton dengan nilai mencapai Rp63-65 triliun. Jumlah sebanyak itu diperuntukkan bagi 17,05 juta petani di seluruh Indonesia.

"Sementara jumlah anggaran subsidi pupuk yang pemerintah sediakan hanya sebanyak Rp25,27 triliun atau hanya cukup untuk pengadaan 9 juta ton pupuk. Dengan kata lain, baru 37 persen dari kebutuhan yang bisa dipenuhi," ucapnya.

Berangkat dari data tersebut, Ali tak menampik jika ada gap yang menimbulkan sejumlah masalah di lapangan. Mulai dari isu kelangkaan pupuk, harga tak sesuai standar hingga tak tepat sasaran.

"Perembesan antarwilayah, isu kelangkaan pupuk, adanya markup HET, alokasi tidak tepat sasaran dan produktivitas tanaman menurun adalah beberapa persoalan yang timbul imbas adanya gap tersebut," ujarnya. (TIA)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD