AALI
8250
ABBA
580
ABDA
0
ABMM
1285
ACES
1325
ACST
248
ACST-R
0
ADES
2470
ADHI
700
ADMF
7600
ADMG
232
ADRO
1325
AGAR
386
AGII
1805
AGRO
2660
AGRO-R
0
AGRS
234
AHAP
58
AIMS
424
AIMS-W
0
AISA
214
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
645
AKRA
3590
AKSI
410
ALDO
655
ALKA
224
ALMI
238
ALTO
336
Market Watch
Last updated : 2021/07/29 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
443.87
0.07%
+0.33
IHSG
6120.73
0.53%
+32.20
LQ45
832.75
0.25%
+2.05
HSI
26315.32
3.3%
+841.44
N225
27782.42
0.73%
+200.76
NYSE
16573.56
0.32%
+52.60
Kurs
HKD/IDR 1,860
USD/IDR 14,480
Emas
846,128 / gram

Ada PPKM Level 4, PNS Sektor Non Esensial Tetap WFH 100 Persen

ECONOMICS
Dita Angga/Sindo
Kamis, 22 Juli 2021 14:35 WIB
Penerapan PPKM Level 4 menggantikan PPKM Darurat sampai 25 Juli 2021 tetap membuat para PNS/ASN di sektor non esensial dan kritilal bekerja di rumah.
Ada PPKM Level 4, PNS Sektor Non Esensial Tetap WFH 100 Persen (FOTO: MNC Media)

Ada PPKM Level 4, PNS Sektor Non Esensial Tetap WFH 100 Persen

IDXChannel - Penerapan PPKM Level 4 menggantikan PPKM Darurat sampai 25 Juli 2021 tetap membuat para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di sektor non esensial dan kritilal bekerja di rumah atau WFH 100 persen.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa tidak ada ketentuan baru terkait sistem kerja PNS maupun PPPK pada PPKM level 4 saat ini. Seperti diketahui pemerintah telah menjalankan PPKM Level 4 di sejumlah wilayah mulai tanggal 21 hingga 25 Juli.

“Tidak ada ketentuan  atau edaran baru terkait perpanjangan PPKM,” katanya, Kamis (22/7/2021).

Dia menegaskan bahwa PNS di sektor esensial/kritikal tetap bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

“Substansinya untuk perkantoran yang non esensial/kritikal, tetap, yaitu 100 persen WFH,” ungkapnya.

Semnetara itu terkait perkantoran pemerintah diatur di dalan Instruksi Mendagri No.22/2021 tentang PPKM level 4 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali. Dimana untuk sektor esensial maksimal PNS yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO) maksimal 25 persen. 

“Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 persen (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat,” bunyi Inmendagri No.22/2021. (RAMA)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD