Menurut dia, ketiga agenda ini penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem energi secara nyata.
Fabby menambahkan, terkait program dedieselisasi, hal ini menjadi salah satu pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS 100 GW. Saat ini, Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.
Mengutip data Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030.
Terkait akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS) di daerah, ujar Fabby, skema ini bisa dikelola oleh lembaga yang sedang dikembangkan oleh pemerintah yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang nantinya bisa sebagai pemilik aset PLTS dan BESS.
“Model ini, bisa memberikan pendapatan lebih besar dalam jangka panjang, tetapi membutuhkan kapasitas kelembagaan dan modal yang lebih kuat,” ujar Fabby.