Yanto Kusdiantono
IDXChannel - Pemerintah baru-baru ini mengumumkan bakal mengembangkan proyek 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional menuju kemandirian energi.
Program ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong pengembangan energi bersih di tingkat ASEAN. Presiden Prabowo bahkan menargetkan program PLTS 100 GW tersebut dapat diselesaikan sebelum 2029.
Merespons rencana besar tersebut, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa keberhasilan program PLTS 100 GW tidak hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun fondasi untuk implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi.
“Pada periode awal atau take-off period, selain membangun tata kelola dan perencanaan, pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, serta meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat, dan membangun optimisme bahwa Indonesia dapat melaksanakan program yang ambisius ini,” ujar Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Fabby menambahkan, IESR telah mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang perlu menjadi fokus awal implementasi PLTS 100 GW. Pertama, percepatan program dedieselisasi. Kedua, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS). Dan ketiga, pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
