"Kalau dunia usaha dipaksa mematuhi PPKM Darurat dengan kebijakan WFH tanpa ada kejalasan subsidi atau stimulus yang akan diperoleh, bisa dipastikan perusahaan-perusahaan akan melakukan efisiensi besar-besaran. Dan, kalau ini terjadi, maka PHK buruh secara massal tidak dapat dicegah," kata Luqman.
Untuk memperlancar komunikasi kepada pemerintah pusat, para kepala daerah di Jawa dan Bali Ketua PP GP Ansor itu berharap pemerintah segera melakukan komunikasi-dialogis bersama sektor industri, UKM dan UMKM di daerahnya.
Selain menjelaskan skema subsidi atau stimulus yang akan diberikan pemerintah, juga meyakinkan kepada para pelaku usaha agar terbangun kesadaran berbagi beban atas situasi pandemi Covid-19 yang makin parah sekarang ini.
Pelaku usaha diminta tidak egois hanya mengejar keuntungan perusahaan tanpa memperdulikan keselamatan pekerjanya dari ancaman Covid-19.
"Untuk itu pemerintah harus bisa meyakinkan dunia usaha bahwa ada program bantalan berupa subsidi dan stimulus sektor industri sehingga tidak akan terjadi kebangkrutan massal," tandas Luqman. (TYO)