Carlos Roy Fajarta Barus
IDXChannel - Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat disinyalir bisa membuat dunia usaha berada di titik kritis. Guna mencegah hal itu terjadi, pemerintah diminta untuk memberikan stimulus agar tidak ada lagi yang memberlakukan WFO.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Luqman Hakim, mengatakan selama empat hari (3-7 Juli 2021) pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 Jawa dan Bali belum efektif mengurangi mobilitas dan interaksi masyarakat.
Sebab sektor industri masih banyak perusahaan non-esensial, termasuk UKM dan UMKM yang tidak melaksanakan work from home (WFH) sehingga mobilitas buruh belum mengalami penurunan signifikan. Apalagi transportasi umum angkutan penumpang, seperti kereta dan bus juga masih tetap beroperasi.
"Agar sektor industri, UKM dan UMKM mematuhi PPKM Darurat, saya minta pemerintah segera memberi penjelasan mengenai subsidi atau stimulus yang sudah disiapkan kepada dunia usaha untuk meringankan beban perusahaan pada saat mereka menjalankan kebijakan WFH bagi para buruhnya," ujar Luqman, Rabu (7/7/2021) dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, apabila masalah subsidi atau stimulus sektor industri (sektor non esensial dan non kritikal) tidak diperjelas dapat menyebabkan pelaku usaha nekat tidak mematuhi PPKM Darurat. Ujungnya kaum buruh yang akan menjadi korban baik secara ekonomi maupun kesehatan
"Kalau dunia usaha dipaksa mematuhi PPKM Darurat dengan kebijakan WFH tanpa ada kejalasan subsidi atau stimulus yang akan diperoleh, bisa dipastikan perusahaan-perusahaan akan melakukan efisiensi besar-besaran. Dan, kalau ini terjadi, maka PHK buruh secara massal tidak dapat dicegah," kata Luqman.
Untuk memperlancar komunikasi kepada pemerintah pusat, para kepala daerah di Jawa dan Bali Ketua PP GP Ansor itu berharap pemerintah segera melakukan komunikasi-dialogis bersama sektor industri, UKM dan UMKM di daerahnya.
Selain menjelaskan skema subsidi atau stimulus yang akan diberikan pemerintah, juga meyakinkan kepada para pelaku usaha agar terbangun kesadaran berbagi beban atas situasi pandemi Covid-19 yang makin parah sekarang ini.
Pelaku usaha diminta tidak egois hanya mengejar keuntungan perusahaan tanpa memperdulikan keselamatan pekerjanya dari ancaman Covid-19.
"Untuk itu pemerintah harus bisa meyakinkan dunia usaha bahwa ada program bantalan berupa subsidi dan stimulus sektor industri sehingga tidak akan terjadi kebangkrutan massal," tandas Luqman. (TYO)
