Carlos Roy Fajarta Barus
IDXChannel - Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat disinyalir bisa membuat dunia usaha berada di titik kritis. Guna mencegah hal itu terjadi, pemerintah diminta untuk memberikan stimulus agar tidak ada lagi yang memberlakukan WFO.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Luqman Hakim, mengatakan selama empat hari (3-7 Juli 2021) pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 Jawa dan Bali belum efektif mengurangi mobilitas dan interaksi masyarakat.
Sebab sektor industri masih banyak perusahaan non-esensial, termasuk UKM dan UMKM yang tidak melaksanakan work from home (WFH) sehingga mobilitas buruh belum mengalami penurunan signifikan. Apalagi transportasi umum angkutan penumpang, seperti kereta dan bus juga masih tetap beroperasi.
"Agar sektor industri, UKM dan UMKM mematuhi PPKM Darurat, saya minta pemerintah segera memberi penjelasan mengenai subsidi atau stimulus yang sudah disiapkan kepada dunia usaha untuk meringankan beban perusahaan pada saat mereka menjalankan kebijakan WFH bagi para buruhnya," ujar Luqman, Rabu (7/7/2021) dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, apabila masalah subsidi atau stimulus sektor industri (sektor non esensial dan non kritikal) tidak diperjelas dapat menyebabkan pelaku usaha nekat tidak mematuhi PPKM Darurat. Ujungnya kaum buruh yang akan menjadi korban baik secara ekonomi maupun kesehatan
