Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S. Atmawidjaja, mengatakan kebutuhan dana untuk pembangunan Ibu Kota Negara dengan menggunakan APBN kemungkinan membengkak.
Awalnya, porsi APBN direncanakan hanya 20 persen dari total estimasi kebutuhan dana Rp466 triliun perlu dihitung ulang. Itu artinya plafon pembiayaan IKN di APBN ditargetkan hanya Rp93 triliun.
Sementara itu, nilai paket yang sudah terkontrak untuk pembangunan infrastruktur dasar saja di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A sudah mencapai Rp85 triliun, sehingga penggunaan APBN yang tersisa hanya Rp8 triliun.
Endra menjelaskan telah terjadi inflasi dan peningkatan harga material yang membuat peningkatan biaya konstruksi di IKN. Sehingga estimasi porsi APBN 20 persen dari total investasi Rp466 triliun perlu dihitung ulang.
"Ya kan itu kan perkiraan pada tahun 2020 ya. Kan ada inflasi, ada perubahan harga material, ada beberapa perubahan yang memang kita harus hitung lagi," ujar Endra saat ditemui di Kementerian PUPR, Selasa (20/8/2024).
Dengan begitu, Endra mengatakan kemungkinan porsi pembiayaan APBN bisa jauh lebih besar dari estimasi awal yaitu Rp93 triliun. Sebab, angka tersebut diambil pada perhitungan tahun 2020 lalu.
"Bisa saja angkanya lebih dari itu. Tapi kan itu harus angka-angka koreksi ya. Artinya itu kan pada tahun 2020 kita laporkan ke DPR," tuturnya.
