Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan anggaran hingga Rp1.315 triliun untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama 10 tahun terakhir.
Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan alokasi anggaran tersebut terbagi untuk pengerjaan berbagai jenis infrastruktur seperti jalan dan jembatan, perumahan, sumber daya air, infrastruktur perkotaan dan permukiman, hingga ibu kota baru.
Secara rinci, masing-masing unit kerja Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran. Ditjen Bina Marga mendapatkan porsi paling jumbo selama 10 tahun terakhir yaitu Rp571,38 triliun.
Disusul oleh, Ditjen Sumber Daya Air mendapatkan alokasi Rp408,76 triliun, Ditjen Cipta Karya mendapatkan Rp223,28 triliun, dan Ditjen Perumahan mendapatkan Rp94,77 triliun.
"Kalau Bina Marga (paling besar) kan dia juga setara dengan capaiannya, ini disandingkan dengan capaian pekerjaannya juga," ujar Endra saat ditemui di Kantornya, Jumat (4/10/2024).
Berdasarkan data yang dipaparkan Endra, lonjakan kenaikan anggaran infrastruktur terjadi pada periode kedua Presiden Jokowi 2020-2024. Hal ini dikatakan Endra karena adanya sentimen pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga APBN dialokasikan untuk membangun infrastruktur dasar.
Pasca pengumuman pembangunan IKN, alokasi anggaran untuk Ditjen Cipta Karya dan Bina Marga naik signifikan. Ditjen Cipta Karya pada periode kedua ini mendapatkan alokasi Rp126,94 triliun, naik dari periode pertama (2015-2019) sebesar Rp96,35 triliun.
Sementara itu, Ditjen Bina Marga pada periode kedua mendapatkan alokasi Rp324,64 triliun, naik dari periode pertama yaitu Rp246,75 triliun.
"Kalau Cipta Karya besar setelah adanya IKN, itu tambahannya bisa sampai Rp30 triliun untuk Cipta Karya sendiri. Perumahan, itu bertambah Rp4 triliun, karena ada IKN juga," kata Endra.
