Aan Haryono
“Ini berarti APBD yang kita tetapkan dengan DPRD Surabaya berhasil, terbukti dengan adanya penurunan angka pengangguran ini,” katanya.
Padahal, APBD Surabaya tahun 2022 ini yang digunakan untuk penguatan UMKM dan padat karya hanya sekitar Rp 100 miliar dan terbukti dampaknya sangat luar biasa. Nah, APBD tahun 2023 yang sudah disahkan bersama DPRD Surabaya, anggaran ekonomi kerakyatan melalui penguatan UMKM dan padat karya itu sebesar Rp 3 triliun.
“Makanya, ini harus kita ambil dan harus dimanfaatkan oleh warga. Dengan bersinergi, saya yakin pengangguran akan semakin turun dan kemiskinan di Kota Surabaya bisa semakin berkurang,” tegasnya.
Eri juga menyadari bahwa pemkot tidak bisa sendirian dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Surabaya. Menurutnya, semangat warga Kota Surabaya juga harus ikut dan mau untuk merubah nasibnya melalui usaha.
“Dengan cara ini, insyallah warga tidak hanya mengandalkan bantuan semata, karena mereka sudah bisa berusaha dan sudah mendapatkan penghasilan. Jadi, ayo ke depan kita terus bangkit bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan salah satu fokus Pemkot Surabaya di tahun 2022 adalah mengatasi pengangguran yang meningkat akibat terjadinya Pandemi COVID-19. Hal itu dilakukan dengan upaya penguatan sektor UMKM, pemulihan wisata, dan program padat karya.
“Makanya, banyak Rumah Padat Karya yang dibentuk di seluruh kecamatan di Surabaya, dan itu banyak menyerap tenaga kerja, sehingga secara otomatis pengangguran bisa semakin berkurang,” katanya.
(FRI)
